SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda dalam rangka mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Hal tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Balaikota Samarinda dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajaran terkait.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPS, khususnya dalam mendukung penyediaan data statistik yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Samarinda menyampaikan apresiasi terhadap peran BPS yang dinilai memiliki kontribusi penting dalam menghadirkan data yang valid dan terpercaya bagi kebutuhan pembangunan. Pemerintah kota juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kelancaran pelaksanaan SE2026.
BPS Kota Samarinda turut memaparkan sejumlah perkembangan persiapan sensus, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan berkurangnya jumlah petugas sensus dibanding pelaksanaan sebelumnya. Meski demikian, BPS memastikan proses pengumpulan data tetap diupayakan berjalan optimal.
Selain membahas teknis pelaksanaan sensus, audiensi juga menyoroti pentingnya dukungan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda disebut telah memberikan dukungan melalui penerbitan surat edaran kepala daerah serta pemanfaatan media publik seperti videotron untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sensus.
Kolaborasi antara BPS dan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, juga terus diperkuat guna memastikan penyebarluasan informasi terkait SE2026 dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Dalam pertemuan tersebut, BPS turut menyampaikan rencana pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Samarinda serta mengundang Wali Kota untuk menghadiri Apel Siaga Kesiapan Pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Mei 2026 mendatang.
Pemerintah Kota Samarinda berharap sinergi yang terjalin bersama BPS dapat mendukung tersedianya data ekonomi yang berkualitas, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat disusun lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. (adv)
