KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi sekaligus menyiapkan stabilitas daerah menjelang Ramadan, Idulfitri, dan Imlek. Hal tersebut dibahas dalam rapat rutin Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Kutim, Selasa (10/2/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Forum lintas sektor ini dihadiri unsur TNI-Polri, kejaksaan, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait. Rapat menjadi sarana penyelarasan kebijakan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem akibat intensitas hujan tinggi, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.
Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa penanganan kebencanaan tidak dapat dipisahkan dari pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan, mulai dari kesiapsiagaan bencana, stabilitas harga dan ketersediaan sembako, pengamanan wilayah, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.
Selain fokus pada mitigasi risiko di wilayah rawan, pemerintah daerah juga diminta memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok di pasaran. Momentum Ramadan dan Idulfitri yang identik dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi dinilai memerlukan pengawasan intensif agar harga tetap terkendali dan pasokan terjaga.
Aspek keamanan dan ketertiban masyarakat turut menjadi perhatian utama. Forkopimda sepakat memperkuat pengamanan wilayah guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, terutama saat arus mudik dan meningkatnya aktivitas masyarakat.
Rapat juga menyoroti kondisi sejumlah infrastruktur yang dinilai rentan terdampak banjir dan cuaca ekstrem. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah perbaikan dan mitigasi guna menjamin keselamatan serta kelancaran mobilitas warga.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kutim berencana menerbitkan surat edaran resmi yang berlaku mulai Ramadan hingga Dzulhijjah. Edaran tersebut akan mengatur kesiapsiagaan bencana, pengendalian inflasi, pengamanan hari besar keagamaan, serta pengaturan distribusi energi, termasuk BBM dan LPG, yang diperkirakan mengalami peningkatan konsumsi.
Bupati juga menginstruksikan pemanggilan sejumlah perangkat daerah untuk membahas teknis pelaksanaan hasil rapat agar setiap sektor memiliki rencana aksi yang terukur. Koordinasi berkelanjutan antarinstansi dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melaksanakan koordinasi lanjutan pada hari yang sama guna mempercepat realisasi keputusan yang telah diambil. Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan terintegrasi demi melindungi masyarakat dari risiko bencana sekaligus menjaga stabilitas daerah menjelang rangkaian hari besar keagamaan. (adv)
