KUTIM – Di tengah proses pengangkatan ribuan tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2025 lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur mencatat masih terdapat sejumlah besar tenaga pendidik dan tenaga administrasi sekolah negeri yang belum terserap dalam kebijakan tersebut.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 1.070 guru dan tenaga administrasi sekolah negeri yang masih berstatus honorer. Mereka tersebar di berbagai satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP.
“Data ini masih kami rapikan. Untuk sekolah negeri saja, jumlah honorer yang tercatat saat ini sekitar 1.070 orang, termasuk guru dan tenaga administrasi dari PAUD sampai SMP,” ujar Mulyono.
Ia menjelaskan, belum terakomodasinya kelompok tersebut dalam pengangkatan PPPK sebelumnya disebabkan oleh perbedaan dasar hukum pengangkatan. Tenaga honorer sekolah umumnya hanya memiliki surat keputusan (SK) kepala sekolah, sementara TK2D yang diangkat menjadi PPPK telah lebih dahulu mengantongi SK Bupati.
“Program penyesuaian kemarin memang diperuntukkan bagi TK2D yang memiliki SK Bupati. Sedangkan honorer sekolah berbeda dasar hukumnya karena di-SK-kan oleh kepala sekolah,” jelasnya.
Dari sisi kesejahteraan, Mulyono menyebutkan bahwa pembayaran honorarium bagi honorer sekolah masih bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD baru dapat diterima setelah yang bersangkutan memenuhi masa kerja minimal satu tahun.
Terkait peluang pengangkatan honorer sekolah menjadi PPPK ke depan, Mulyono menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan pengangkatan secara mandiri.
“Saat ini tidak ada proses pengangkatan. Kita menunggu kebijakan dari kementerian apakah nantinya ada skema lanjutan untuk peningkatan status menjadi PPPK atau tidak. Sementara itu, kami tetap memberdayakan tenaga honorer sekolah yang ada sesuai dengan kebutuhan,” tutupnya. (adv)
