KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Sejumlah kebijakan strategis nasional mulai dipetakan untuk diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa rakornas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam langkah konkret di daerah. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah konsep gentengisasi sebagai bagian dari penyediaan hunian layak dan aman bagi masyarakat.
Menurutnya, Kutim memiliki potensi material lokal seperti sirap yang dapat diintegrasikan dengan semangat program nasional tanpa mengabaikan kearifan lokal. Pemerintah daerah pun mulai mengaitkan arahan tersebut dengan program seribu rumah layak huni yang telah berjalan.
Selain sektor perumahan, perhatian juga diarahkan pada mitigasi bencana hidrometeorologi. Mengacu pada peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada masyarakat.
Di bidang sosial, agenda pengentasan stunting dan kemiskinan serta penguatan layanan kesehatan tetap menjadi prioritas. Ardiansyah menekankan bahwa program nasional seperti BPJS merupakan fondasi penting dalam memastikan akses kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
Sektor perkebunan kelapa sawit turut menjadi sorotan, mengingat Kutim merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Kalimantan Timur. Bupati menilai hilirisasi industri sawit perlu didorong agar potensi daerah tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, melainkan berkembang ke berbagai produk turunan bernilai tambah seperti biodiesel, kosmetik, hingga produk kesehatan.
Kesiapan tersebut diperkuat dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang diproyeksikan menjadi pusat pengolahan industri sawit. Pemerintah daerah saat ini menunggu evaluasi dan arahan lanjutan dari pemerintah provinsi terkait pengembangan kawasan tersebut.
Ardiansyah menegaskan bahwa Pemkab Kutim berkomitmen menjaga keselarasan kebijakan daerah dengan agenda nasional. Sinkronisasi ini diharapkan mampu menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan di wilayah timur Kalimantan. (adv)
