SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis. Upaya tersebut diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar di Ruang Arutala Kantor Bapperida Kota Samarinda, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, sebagai narasumber untuk memberikan pemaparan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman OPD terhadap arah kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah, sekaligus membuka wawasan mengenai peluang pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memahami bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer daerah, tetapi juga dapat didukung melalui pembiayaan sektoral kementerian. Ia menyebut berbagai program pusat dapat dimanfaatkan daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, perumahan, hingga pelayanan publik lainnya.
Andi Harun mencontohkan dukungan pemerintah pusat terhadap pengadaan alat kesehatan modern di RSUD IA Moeis yang dapat direalisasikan tanpa membebani APBD Kota Samarinda. Ia menilai sinergi dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti pemanfaatan CSR, dukungan BAZNAS, obligasi daerah, hingga kerja sama dengan badan usaha.
Ia berharap pemahaman mengenai tata kelola keuangan tidak hanya dimiliki kepala daerah dan pimpinan tertentu, tetapi menjadi pengetahuan bersama seluruh OPD agar pembangunan dapat berjalan lebih terarah, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa kebijakan anggaran saat ini mengedepankan prinsip money follows program, yakni anggaran difokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Fatoni juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja daerah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, agar anggaran dapat diarahkan ke sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, penanganan stunting, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Selain percepatan realisasi APBD, Kemendagri turut mendorong pemerintah daerah melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BLUD, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Samarinda berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dan inovatif guna mendukung keberlanjutan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (adv)
