SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah cepat dalam merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dengan merumuskan sejumlah strategi pengendalian. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti, didampingi Asisten II Setda Marnabas Patiroy, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM, mulai dari tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meningkatnya biaya operasional layanan publik, hingga potensi inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Kenaikan biaya distribusi barang juga dinilai akan berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok di pasaran.
Sekda Neneng menegaskan pentingnya kebijakan yang tepat dan terukur agar kondisi ini tidak berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Tanpa langkah yang tepat, kenaikan BBM berpotensi memicu defisit anggaran, mengganggu program prioritas, bahkan menimbulkan gejolak sosial,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya perhatian khusus bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak, seperti nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta sektor transportasi umum. Menurutnya, komponen transportasi memiliki kontribusi signifikan terhadap biaya produksi, sehingga kenaikan BBM akan memberikan efek berantai terhadap harga barang.
“Biaya transportasi menyumbang sekitar 30 persen dari harga pokok produksi sektor logistik, sehingga dampaknya sangat luas,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Marnabas Patiroy menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi.
“Kita lakukan operasi pasar murah secara rutin dan memperkuat pengawasan distribusi melalui sidak guna mencegah penimbunan maupun spekulasi harga,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot juga memastikan distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran melalui koordinasi lintas sektor. Kerja sama antar daerah turut diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan serta menekan biaya distribusi.
Upaya lain yang didorong adalah peningkatan produksi pangan lokal melalui program urban farming dan pemanfaatan lahan pekarangan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Pemerintah Kota juga menyiapkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi cepat, serta melakukan pemantauan harga dan stok secara berkala di pasar. Edukasi terkait efisiensi energi kepada masyarakat turut digencarkan guna mengurangi dampak lanjutan terhadap biaya hidup.
Penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh strategi berjalan secara efektif dan terkoordinasi.
“Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta mencegah lonjakan inflasi yang tidak terkendali,” tutupnya. (adv)
