SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mencatat capaian positif dalam upaya penurunan stunting dengan angka prevalensi mencapai 17,13 persen pada tahun 2025, melampaui target nasional sebesar 18 persen. Meski demikian, capaian tersebut ditegaskan bukan menjadi alasan untuk berpuas diri, melainkan harus menjadi pemicu untuk memperkuat upaya yang lebih konkret dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Saefuddin Zuhri, dalam rapat koordinasi percepatan aksi penanganan stunting yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui kegiatan formal semata, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kalau stunting ini tidak kita turunkan, berarti kita semua belum berhasil. Ini bukan hanya kepala daerah, tapi seluruhnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk tidak terjebak pada kegiatan seremonial tanpa implementasi nyata.
“Program ini tidak akan jalan kalau hanya seremonial. Di atas rapat, di bawahnya koler—malas, tidak bergerak. Nah ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Tren penurunan stunting di Samarinda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Dari angka 24,7 persen pada 2020, sempat meningkat pada 2022, kemudian kembali menurun hingga mencapai 17,13 persen pada 2025.
Saefuddin juga membuka ruang komunikasi bagi seluruh perangkat daerah yang menghadapi kendala di lapangan, serta menyatakan kesiapan untuk terlibat langsung dalam penyelesaian masalah.
“Kalau ada masalah, jangan dipendam. Sampaikan. Saya siap turun 24 jam. Kita ini ingin benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Samarinda, Rinda Wahyuni Andi Harun, menyoroti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu yang masih berada di kisaran 28 persen. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi karena Posyandu merupakan ujung tombak dalam pemantauan tumbuh kembang anak.
Sebagai langkah konkret, TP PKK akan kembali mengaktifkan program Posyandu Bayangan, khususnya di wilayah dengan tingkat partisipasi rendah. Program ini sebelumnya terbukti mampu meningkatkan kehadiran masyarakat secara signifikan.
Ia juga menekankan pentingnya peran camat dan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memastikan validitas data di lapangan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Upaya percepatan penurunan stunting di Samarinda dilakukan secara terintegrasi, mencakup pendataan ibu hamil dan balita, pelayanan kesehatan, edukasi gizi, hingga penguatan ketahanan keluarga. Fokus utama diarahkan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan sebagai periode krusial dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari DPRD Kota Samarinda yang optimistis target penurunan stunting dapat tercapai melalui penguatan pengawasan serta kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat paling bawah.
Melalui sinergi yang kuat dan langkah yang konsisten, Pemerintah Kota Samarinda menargetkan penurunan stunting dapat terus dipercepat, sehingga kualitas generasi masa depan dapat terjamin secara optimal. (adv)
