Bontang – Pembenahan kawasan kumuh di Kota Bontang makin gencar disuarakan legislatif. Hal tersebut terungkap saat rangkaian rapat kerja dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bontang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Bapelitbang, Camat Bontang Selatan dan Lurah Berbas Pantai di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (13/4/2021).
Komisi III DPRD Kota Bontang mendorong pemerintah kota, guna pengentasan kawasan Kumuh di Bontang dengan mengoptimalkan pendampingan program program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
“Kami harapkan program ‘kotaku’ bisa berlanjut dengan sinergi dengan pemerintah Kota bontang,” ujar Ketua Komisi III, Amir Tosina.
Menurutnya program Kotaku sejatinya dapat membantu pemerintah dalam menaikkan kredibilitas pemerintah, dengan pembenahan kawasan kumuh. Sehingga diharapkan kota Taman ini tidak memiliki lagi kawasan pemukiman kumuh.
“Kita akan tindak lanjuti segera, untuk turun di wilayah yang dianggap perlu seperti Berbas Pantai,” ujarnya
Senada, Anggota DPRD Kota Bontang Faizal menambahkan, agar kolaborasi peningkatan peran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih optimal dalam menangani kawasan kumuh di kota Bontang.
“Saya rasa ini bukan tanggung jawab dinas Perkim saja yah, PDAM, PU dan Lingkungan Hidup harus optimal dalam pendampingan program Kotaku,” ujar Faisal.
Menanggapi hal itu, Kabid PKP dan PSU Dinas Perkim Bontang, Erfina Setyaningsih berharap anggaran yang tersedia di APBD tidak dikurangi. Minimal untuk perencanaan dahulu.
“Saya berharap anggarannya tidak terpotong minimal untuk perencanaan dulu, sehingga anggaran Rp 1 miliar tidak menjadi Rp 200 juta,” katanya setengah bercanda.
Erfina memberi masukan jika dari kebutuhan program Kotaku tersebut bisa diakomodir dari kolaborasi anggaran di semua tingkatan.
“Harapannya sebetulnya jika program sudah dibantu pusat, tidak melulu dari pusat. Kalau bisa ada kolaborasi dari pusat, Provinsi, kota Bontang bahkan perusahaan, ini harapan mereka juga,” tegasnya.
