Tenggarong– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen menurunkan angka stunting di Kota Raja untuk mewujudkan generasi emas yang berkualitas.
Hal ini dibuktikan dari capaian kinerja stunting di Kukar tahun 2022 ini mengalami penurunan hingga mencapai 15,09 persen. Tak hanya itu pencapaian pada 2024 mendatang ditargetkan mencapai angka 14 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono mengatakan penurunan tersebut bisa dicapai karena kerja sama dan sinergitas antar semua lintas sektor di lingkup Pemkab Kukar.
Seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar sebagai leading sector.
“Jadi penanganan stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya 1 pihak saja, semua harus bekerja bersama-sama,” ujarnya saat membuka Rembuk Stunting Intensitas Konvergensi menuju Generasi Emas Kukar Bebas Stunting, Rabu (16/11/2022) di Aula Serbaguna Gedung Merak Lantai III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit, Tenggarong Seberang.
Selain itu, Sunggono bilang Pemkab Kukar telah menggelontorkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp29 Miliar untuk penanganan pencegahan stunting di lingkupnya.
“Dana ini belum termasuk dari anggaran desa dan pihak ketiga,” katanya.
Ia berharap melalui cara konvergensi penanganan stunting dapat berjalan dengan baik sehingga tahun depan bisa kembali mengalami penurunan sesuai target yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
“Alhamdulillah lokus penanganan stunting 2023 ke depan sudah tergambar jelas,” ucapnya.
Sebagai informasi, penurunan data stunting di Kukar dalam kurun waktu lima tahun di antaranya pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 37,1 persen. Sementara pada 2022 berkurang menjadi 16,19 persen.
Selanjutnya pada tahun 2018 penurunannya sebesar 28 persen, sedangkan target Pemkab 2024 mendatang yakni 14 persen. Sehingga dibutuhkan penanganan secara gotong royong oleh semua pemangku kepentingan agar bisa terealisasi. (mira)
