TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran dan kapasitas perempuan di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disampaikan Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, saat mewakili Bupati Kukar dalam peringatan Hari Ibu ke-97 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (1/12/2025).
Dalam sambutan yang dibacakannya, Dafip menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah memiliki fondasi regulasi yang kuat terkait pengarusutamaan gender. Dua aturan yang menjadi acuan ialah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender serta Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 mengenai Rencana Aksi Daerah PUG untuk periode 2024–2026.
“Dua perangkat kebijakan ini memberikan dasar agar perempuan di Kukar memiliki ruang yang sama untuk berkembang dan mengambil peluang, bukan hanya menunggu kesempatan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengarusutamaan gender juga terintegrasi dalam berbagai program prioritas Kukar Idaman Terbaik. Melalui skema Kredit Kukar Idaman Terbaik, perempuan pelaku usaha memperoleh dukungan akses permodalan untuk memperluas usaha mikro dan rumahan.
Selain itu, dalam Program RT Ku Terbaik, perempuan didorong terlibat aktif dalam proses perencanaan hingga evaluasi kegiatan tingkat rukun tetangga. Pada sektor produktif, Pemkab Kukar juga mendorong keterlibatan perempuan dalam kelompok pertanian, peternakan, maupun perikanan seperti Kelompok Wanita Tani.
Dalam momentum Hari Ibu, Dafip menyampaikan apresiasi kepada seluruh perempuan di Kukar. Ia berharap semangat perjuangan yang berakar dari Kongres Perempuan Indonesia 1928 tetap menjadi pendorong bagi perempuan untuk terus berkarya.
Dengan mengangkat tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya untuk Mewujudkan Kukar Idaman Terbaik Menuju Indonesia Emas”, Peringatan Hari Ibu tahun ini dipandang sebagai pengingat pentingnya kontribusi perempuan dalam agenda pembangunan daerah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dafip juga menyinggung bahwa masih terdapat kesenjangan kompetensi antara laki-laki dan perempuan, namun kondisi ini tidak boleh menjadi hambatan. Menurutnya, pemerintah daerah terus memperluas program pendidikan, pelatihan, serta akses terhadap berbagai sumber daya agar perempuan dapat mengembangkan potensi secara optimal.
“Perempuan tidak mungkin bergerak sendiri. Dukungan negara dan pemerintah daerah sangat penting dalam membuka ruang dan kesempatan bagi mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kukar memiliki banyak contoh keberhasilan perempuan dalam peran publik. Kabupaten ini pernah dipimpin oleh seorang bupati perempuan, dan saat ini tercatat 11 perempuan menjabat sebagai anggota DPRD Kukar—jumlah terbanyak sepanjang sejarah kabupaten tersebut. Hal ini menunjukkan kuatnya kapasitas perempuan di bidang kepemimpinan, komunikasi, hingga pengambilan keputusan.
