Tenggarong– Sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar menggelontorkan anggaran sebesar Rp61 Miliar untuk pembangunan rumah layak huni.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah mengatakan anggaran tersebut diperuntukkan untuk bedah rumah dengan target 1.000 rumah di lingkup kepemimpinannya.
Selain itu, setiap desa diinstruksikan membantu mendirikan rumah aman, nyaman, dan layak bagi warganya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Minimal setiap desa membangun tiga bedah rumah,” tuturnya, Kamis (17/11/2022).
Lebih jauh, Edi meminta perusahaan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) untuk turut andil mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan melaksanakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH).
Menurutnya perlu kerja sama semua pihak, baik pemerintahan, perusahaan hingga masyarakat menekan pertumbuhan angka kemiskinan, sehingga kemiskinan ekstrem tidak bertambah.
“Jangan sampai ada kemiskinan baru, saat ini saja sudah ada 5 ribu yang tergolong kategori kemiskinan ekstrem,” bebernya.
Kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini, sebagai langkah kolaborasi menuntaskan kemiskinan di Kota Raja perusahaan bisa melalukan pendataan ulang di wilayah khususnya Ring Satu pengoperasian.
Bukan hanya memerhatikan rumah yang tidak layak huni tetapi juga, ia meminta perusahaan memberi perhatian terhadap warta yang buta aksara, putus sekolah, yang akan mengikuti Paket A, B, dan C.
“Dunia pendidikan non formal juga harus diperhatikan, karena mereka merupakan generasi-generasi daerah kita mendatang,” ucapnya.
Edi menegaskan pengentasan kemiskinan pada 2023 mendatang harus dilaksanakan lebih konkrit lagi menuju masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.
Seperti visi mewujudkan masyarakat kukar yang Sejahtera dan Berbahagia dengan misi memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya.
Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif (Parekraf), meningkatkan kualitas layanan insfratruktur dasar dan konektivitas kualitas antar wilayah, meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan. (m)
