Samarinda, linimasa.co – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kantor gubernur Kalimantan Timur, kamis (3/2/2022) untuk menyampaikan beberapa tuntutan salah satunya menuntut otonomi khusus untuk Kalimantan Timur (Kaltim).
“Tuntutan kami pertama, meminta adanya otonomi khusus untuk Kaltim. Kedua, revisi Undang-Undang IKN. Ketiga, meminta keterlibatan masyarakat Kaltim dalam pemindahan serta pembangunan IKN,” ucap Koordinator Pusat BEM se-Kalimantan Husain Firdaus
Dijelaskan Husain, adanya otonomi khusus tersebut sebagai salah satu bentuk jaminan bahwa pemindahan IKN bukan hanya urusan Pemerintahan Pusat maupun infrastrukturnya saja.
“Harapan otonomi khusus ini sebagai penopang atau penyangga IKN. Memiliki anggaran daerah tersendiri adalah salah satu bentuk jaminan bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tuturnya.
Maka dari itu pihaknya, mencoba untuk mengusahakan adanya otonomi khusus dan meminta kepada Pemda untuk mendukung adanya otonomi khusus tersebut.
Selanjutnya, Dia juga menyebut bahwa revisi UU IKN memiliki naskah akademik yang sangat rendah sehingga terkesan terburu-buru serta kurangnya partisipasi publik terhadap pembentukan UU IKN.
Husain pun mengatakan, terdapat beberapa hal yang menjadi keambiguan bahwa wilayah belahan IKN (Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara) disebut tidak memasuki kawasan Kaltim.
“Kita akan menanyakan apakah pemindahan IKN itu salah satu bagian dari Kaltim atau membuat provinsi baru nantinya,” ucapnya.
Setelah aksi tersebut, pihak BEM se-Kalimantan kemungkinan akan melakukan audiensi dengan para pimipinan daerah.
Lanjut Husain, keterlibatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kaltim dalam pemindahan IKN yakni mulai dari lapangan pekerjaan maupun nanti sampai betul-betul sudah adanya pemerintahan pusat.
Untuk itu dia juga menegaskan, pihaknya tidak menolak pemindahan IKN karena hal tersebut salah satu inovasi pemerintah pusat dengan tujuan tidak adanya ketimpangan antara wilayah Indonesia barat dan wilayah Indonesia timur.
