Bontang – Data para penerima bantuan sosial kembali diperbaharui pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut dapat dilihat pada laman cekbansos.kemensos.go.id. Menanggapi hal itu Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris meminta pendataan warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan secara teliti.
Abdul Haris mengatakan banyak aduan masyarakat yang diterima terkait warga yang kurang mampu justru luput dari pendataan penerima bantuan sosial.
“Banyak skali masukan dari warga, jadi jangan sampai ada warga yang harusnya menerima justru luput dari pendataan,” ungkapnya
Menurutnya, pihak pemerintah harusnya lebih jeli lagi dalam melakukan pendataan. Agar penerima bantuan yang seharunya menerima dapat terdata. Dirinya berharap agar penerima PKH dapat merata.
“Mereka itu sangat membutuhkan bantuan, jadi diharapkan pembagian bantuan PKH itu bisa merata dan tidak ada lagi suara-suara sumbang dibelakang hari,” tuturnya
Dirinya menyarankan agar pengoreksian data dilakukan dari tingkat RT sebelum disetorkan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Sehingga saat pihak kelurahan melakukan verifikasi data maka kecil kemungkinan terjadi kebocoran dan kesalah karena telah di audit di tingkat sebelumnya.
“Inikan perlu dipikrkan bersama, agar data yang nantinya dikirim ke Kemensos tidak cacat, sehingga sesuai dan tepat sasaran nantinya,” jelasnya
Politisi PKB ini juga mengimbau agar pihak kelurahan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pengisian aplikasi data.
“Karena belum tentu masyarakat paham penginputan datanya seperti apa,” tambahnya
