SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mengusulkan sebanyak 52 program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah kota dan provinsi.
Dalam penyampaian usulan tersebut, sektor infrastruktur mendominasi dengan total 28 kegiatan yang diajukan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kalimantan Timur. Dominasi ini mencerminkan kebutuhan pembangunan fisik yang masih menjadi fokus utama di Kota Samarinda.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menyampaikan bahwa besarnya porsi usulan infrastruktur merupakan bentuk respons terhadap kondisi riil di lapangan yang masih memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi.
“Kegiatan di Samarinda masih banyak yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian dengan pengajuan 22 kegiatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, sektor kesehatan dan perhubungan masing-masing diusulkan satu program.
Komposisi usulan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan layanan dasar, seperti infrastruktur dan pendidikan, tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kota Samarinda ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda juga berharap seluruh usulan yang diajukan dapat terakomodasi dalam RKPD Provinsi, meskipun realisasinya tetap bergantung pada kemampuan anggaran yang tersedia.
“Totalnya ada 52 kegiatan yang kami usulkan. Harapannya bisa masuk semua di RKPD dan bisa terlaksana dengan baik,” ungkap Saefuddin.
Musrenbang RKPD menjadi wadah penting untuk memastikan bahwa setiap program yang diusulkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Samarinda pun optimistis melalui forum ini, sinergi pembangunan dengan pemerintah provinsi dapat semakin kuat dan efektif. (adv)
