SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dan stabilitas pasokan pangan setelah meraih penghargaan Juara I Pengendalian Inflasi Tahun 2026 tingkat nasional. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat internal yang digelar di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Samarinda, Senin (11/5/2026), guna mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.
Rapat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tingkat nasional secara virtual bersama pemerintah pusat dan daerah lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memfokuskan pembahasan pada pengawasan distribusi pangan, kesiapan stok kebutuhan pokok, serta langkah antisipasi terhadap fluktuasi harga komoditas strategis menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat Iduladha.
Berdasarkan hasil pemantauan harga, sejumlah kebutuhan pokok di Samarinda masih berada pada kondisi relatif stabil. Harga minyak goreng tercatat sebesar Rp24.300 per liter, bawang merah sekitar Rp43.500 per kilogram, dan bawang putih Rp36.200 per kilogram.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan untuk memastikan harga komoditas tetap terkendali dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan melalui langkah nyata di lapangan, termasuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan mempercepat intervensi jika ditemukan potensi gangguan distribusi maupun kenaikan harga.
“Kita harus terus memperkuat sinergi dan memastikan stok pangan aman. Intervensi seperti Gerakan Pangan Murah juga perlu terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi hasil kolaborasi KPK, Kemendagri, dan Kemendikdasmen sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter dan integritas di lingkungan pendidikan.
Rapat kemudian ditutup dengan diskusi lintas perangkat daerah terkait langkah pengamanan distribusi pangan, pengawasan harga pasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjelang Hari Raya Iduladha. (adv)
