PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan tema “Transformasi Posyandu Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Melayani Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
Acara yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), ini dibuka secara virtual oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Zainal Arifin melalui Zoom Meeting pada Senin (21/10/2024).
Dalam sambutannya, Zainal Arifin menyatakan bahwa kegiatan bimtek ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Posyandu kepada masyarakat.
“Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) harus mampu menjadi mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan,” ujar Zainal Arifin.
Ia menekankan bahwa Posyandu adalah bagian dari kewenangan lokal berskala desa yang penting dalam pelaksanaan otonomi desa, bukan hanya sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek pembangunan desa.
Melalui bimtek ini, Zainal berharap para peserta dapat memahami kebijakan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.
“Saya berharap peserta dapat memahami peran penting Posyandu dalam enam bidang SPM tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Pembina PKK Kabupaten PPU, Sri Kusuma Wanahyu, dalam sambutannya mengatakan bahwa Posyandu merupakan garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat.
“Posyandu adalah salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam pembangunan kesehatan,” jelas Sri Kusuma.
Ia juga menjelaskan pentingnya Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa, seperti halnya PKK, RT, RW, dan karang taruna, yang semuanya berperan dalam memperkuat desa untuk kesejahteraan masyarakat.
“Posyandu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa yang penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sri Kusuma berharap melalui bimtek ini dapat tercapai kesepahaman bersama terkait arah kebijakan Posyandu sehingga terjalin koordinasi yang baik antar perangkat daerah, terutama di Kabupaten PPU, dalam menyukseskan transformasi layanan primer.
“OPD lintas sektor harus bersinergi dalam menjalankan enam SPM yang meliputi bidang kesehatan, sosial, pendidikan, PUPR, permukiman, dan trans-bum-linmas. Dalam hal ini, Posyandu berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama bagi ibu dan anak,” tutup Sri Kusuma.(adv)
