Bontang – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Yassier Arafat berkomitmen untuk mengawal anggaran perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Berbas Pantai. Hal ini terungkap setelah pihaknya mengetahui Program Kotaku di Pantai Harapan Berbas Pantai harus terhenti lantaran dokumen perencanaan Detail Engineering Design (DED) belum rampung.
Yassier berharap agar anggaran tahun depan sebanyak Rp 1 miliar dapat terwujud dalam APBD Murni. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk perencanaan dan pelaksanaan program Kotaku di Berbas Pantai.
“Apapun hasilnya nanti, saya sebagai warga di Berbas juga akan memperjuangkan hal itu agar dapat terwujud dan masuk dalam anggaran ke depannya,” ujarnya
Dikatakan Yassier, tahun 2018 lalu program ini sudah diusulkan. Hanya saja, dari kebutuhan sekitar Rp 1 miliar anggaran yang tersedia hanya Rp 70 juta. Penyusunan DED untuk program ini pun kandas.
Dirinya berharap agar pemerintah bisa fokus dan berusaha mewujudkan program pengentasan kawasan kumuh itu. Meski program tersebut dibiayai dari pusat namun pihak daerah harus berusaha agar pemerintah pusat menurunkan anggarannya ke Bontang.
“Ini sebenarnya program pioner agar pemerintah pusat dapat melirik Bontang. Kalau mau cepat ada kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan dan provinsi,” lanjutnya.
Sebab sebanyak 489 Rumah yang bermukim di Berbas Pantai diyakininya masih tergolong pemukiman kumuh. Jamban yang tradisional dan masih sulitnya distribusi air bersih jadi aktivitas sehari hari masyarakat.
“Di sana mereka jambannya nyemplung langsung ke laut dan masih sulit air bersih,” Ungkap Lurah Berbas Pantai, Rendhy Maulia.
