Samarinda, linimasa.co – Proses seleksi Badan Pengawas/Komisaris Independen dan Direksi BUMD Kaltim hingga saat ini masih berlangsung. Bahkan, ada beberapa tahapan yang telah diikuti oleh pelamar diantaranya, saat ini pada tanggal 29 Maret 2021 dilakukan UKK/assessment.
Menanggapi beberapa proses seleksi. Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono pun memohon beberapa hal kepada pemerintah provinsi (pemprov) yaitu Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
“Hari ini sudah berlangsung proses seleksi untuk direksi perusda. Memang pada aturan main bahwa DPRD Kaltim tidak dapat masuk dalam proses tersebut,” ungkap Tiyo, sapaan akrabnya saat mengikuti rapat paripurna ke VII di Lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Senin (29/3/2021).
Secara pribadi dan sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltim, ia menyampaikan agar Pemprov Kaltim dapat melaksanakan proses seleksi dengan baik supaya menghasilkan direksi-direksi yang berorientasi pada bisnis.
“Jadikan pelajaran beberapa hal yang terjadi pada perusda di kabupaten/kota maupun provinsi tersangkut berbagai masalah. Sehingga, ini bisa benar-benar menjadi perhatian kita semua,” ujarnya.
Lanjutnya mewakili Komisi II. Setelah nanti sudah ada direksi-direksi yang terpilih, pihaknya akan memanggil dan meminta grand bisnis strategi.
“Kita akan minta grand bisnis strategi yang nantinta mereka bawa dalam waktu tertentu,” kata Tiyo.
Senda dengan Tiyo. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK pun menegaskan bahwa dirinya benar-benar sependapat dengan Anggota Komisi II tersebut.
“Saya sependapat, perusda di Kaltim itu permasalahannya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalaman saya yang berharga tentang perusda ini datang dari Kabupaten Berau,” terang Makmur.
Sementara itu. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyatakan bahwa ia sepenuhnya menyerahkan hal seleksi ini kepada panitia seleksi direksi (panser) sesuai peraturan.
“Tapi saya memberi pesan agar yang terpilih ini betul-betul berkompeten terkait perusda. Beberapa kali kesempatan telah saya sampaikan sejak di DPRD bahwa kita menyayangkan kinerja perusda,” pungkasnya.
Menurutnya, persoalan perusda ini ternyata bukan hanya di Kaltim saja tapi permasalahan seluruh Indonesia. Memang terkadang, BUMD dan BUMN ini tidak ada untungnya malah rugi semua.
“Karena mereka tidak punya semangat untuk berkompetisi, uang dari pemerintah itulah yang digunakan. jadi hal ini lah yang harus kita waspadai,” tegasnya.
Pewarta : Iqbal
