PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU menggelar rapat koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang ABH dan pernikahan anak dibawah umur. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula lantai III Kantor Bupati PPU, pada Rabu, (24/04/2024).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Ainie mewakili Pj Bupati PPU mengatakan Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten PPU meningkat, dan jumlah kasus secara riil mungkin lebih banyak dibanding jumlah kasus yang dilaporkan, kondisi inilah yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan timur, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ainie menerangkan Tahun 2022 ada 40 orang korban, korban kekerasan anak ada 24 orang dan Perempuan ada 16 orang, Selanjutnya di tahun 2023 menjadi 45 korban terdiri korban kekerasan pada anak 31 orang dan korban kekerasan pada Perempuan 14 orang dan di tahun 2024 di bulan januari sampai april ada 23 korban.
Berdasarkan data tersebut, perlu adanya penanganan serius dari pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di PPU.
Pada kesempatan yang sama Kepala DP3AP2KB PPU Chairur Rozikin mengatakan Pemerintah kabupaten PPU terus berupaya menjadi Kabupaten yang layak dan aman bagi seluruh warganya, khususnya bagi kaum Perempuan dan anak yang selama ini menjadi korban kekerasan.
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkuat komitmen pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memastikan intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan program.
Chairur meminta seluruh sektor untuk bersama-sama kolaborasi, berkoordinasi dalam aksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Peran dan kerjasama lintas sektor terkait sangat diharapkan sehingga kedepan kabupaten penajam paser utara kiranya menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan tersebut,” pungkasnya.(adv)
