Kutai Kartanegara, linimasa.co DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat paripurna ke sembilan di DPRD Kukar pada Selasa (14/9/2021) sore. Dalam rapat itu DPRD Kukar membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi wakil ketua DPRD Kukar Alif Turiadi dan Didik Agung. Sementara, dari pemerintah Kukar dihadiri Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.
Dalam rapat paripurna pengesahan APBD-P 2021 itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Kukar yang telah memfinalisasi APBD-P 2021.
Diketahui, pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 3,6 Trilyun menjadi Rp 4,2 Trilyun atau bertambah sebesar Rp 568,28 Milyar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebelum perubahan sebesar Rp 470,76 Milyar menjadi Rp 372,69 Milyar setelah perubahan atau berkurang sebesar Rp 98,06 Milyar.
Kemudian, Pendapatan Transfer, sebelum perubahan sebesar Rp 3,173 Trilyun menjadi sebesar Rp 3,834 Trilyun setelah perubahan atau bertambah sebesar 660,94 Milyar Rupiah. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah, setelah perubahan sebesar Rp 5,4 Milyar.
“Tadi sudah dijelaskan struktur perubahannya ada belanja-belanja yang di anggaran murni 2021 yang disesuaikan dengan beberapa perubahan sistem itu,” ujar Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara.
Edi mengungkap bahwa terdapat belanja yang berasal dari dana transfer penerintah pusat dan provinsi kaltim, sehingga perlunya penyesuaian program kegiatan yang menjadi target pemerintah Kukar. Dalam APBD-P tersebut juga digunakan untuk mendanai anggaran belanja seperti pelayanan dasar, pengadaan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur dan beberapa belanja dalam bidang pertanian dan bahkan kesehatan dan pendidikan. Dirinya berharap agar kebijakan Pemkab bersama DPRD tersebut dapat terealisasikan secepatnya sehingga dalat segera memberikan manfaat bagi masyarakat Kukar.
“Memang tekniknya 2,5 bulan lagi melaksanakan kegiatan ini, semoga kebijakan pemkab bersama DPRD ini bsa direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Yg mana tujuan akhirnya bagaimana pembangunan Kukar bisa berjalan dan memberikan manfaat terhadap kualitas kehidupan masyarakat Kukar,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya juga menambahkan bahwa hal – hal yang telah menjadi prioritas utama pemkab dan RPJMD telah mulai dilaksanakan dan menjadi target kinerja kedepannya termasuk BTT terkait upaya penanganan pandemi Covid – 19 di Kukar.
“Hal-hal itu yang memang menjadi prioritas pemkab dan RPJMD secara bertahap sudah dimulai yang menjadi target kinerja kita. Covid ada ditambahan Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya.
Pewarta Axl
