Bontang, linimasa.co – Wacana pembangunan gedung Uji Kelayakan Kendaran Bermotor (Uji KIR) di Bontang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Melihat kondisi tersebut, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan (Dishub) yang berada di beberapa daerah di Kaltim.
Di antaranya Dishub Samarinda, Dishub Kutai Timur (Kutim), Dishub Kutai Kartanegara (Kukar), serta Dishub Balikpapan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik menyampaikan, kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari persoalan uji kir masyarakat Bontang yang harus dilakukan di luar Kota.
Selain itu kunjungan tersebut, sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian dilakukan rapat kerja dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dan instansi terkait.
“Gambarannya seperti itu, dalam waktu dekat kami akan menggelar rapat kemudian akan mengundang asisten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) terkait gedung uji kir, karena ini sangat mendesak,” ungkapnya saat ditemui usai gelar inspeksi mendadak (Sidak) pada Senin (29/3/2021).
Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan ada beberapa poin penting yang didapat ketika melakukan kunjungan kerja tersebut. Salah satunya menjadi syarat Kabupaten/Kota untuk dapat mengikuti penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN).
“Dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) juga memastikan kepada Kabupaten/Kota terkait siap atau tidaknya mengadakan gedung uji kir yang seharusnya sudah selesai di 1 Januari 2021 lalu,” sambungnya.
Selain terkait syarat uji kir, pihaknya juga melakukan sharing pelayanan uji kir. Baik soal Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, lahan, dan bangunan gedung uji KIR. “Di Bontang lahannya kurang luas, apalagi lokasi yang berada dekat dengan pemukiman warga,” tambahnya.
Sementara itu, pihaknya sempat bertemu dengan beberapa warga Bontang yang hendak melakukan tahap uji kir di Samarinda dan menyampaikan keluhannya terkait harus melakukan hal tersebut di luar.
“Sempat ketemu dan mereka menyampaikan keluhannya seperti masalah ongkos dan harus didampingi oleh Dishub Bontang ketika melakukan uji kendaraan,” sambungnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, agar pembangunan gedung uji kir di Bontang dapat segera direalisasikan guna memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di Bontang sendiri terdapat 6 ribu kendaraan yang wajib uji kir. Sehingga, mereka tidak perlu lagi melakukannya di Samarinda,” tandasnya.
