Bontang, linimasa.co – Berada di lintas wilayah antara Kutim – Bontang membuat masyarakat Sidrap sedikit mengalami kesulitan air bersih.
Perihal kebutuhan air bersih harusnya menjadi prioritas pemerintah yang selayaknya didapatkan oleh masyarakat. Belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama antara Bontang – Kutim membuat Pemerintah Kota Bontang melalui Kecamatan Bontang Utara membantu warga Sidrap semampunya.
“Sebenarnya itu swadaya masyarakat di sana, kami hanya membantu seadanya karena MoU perjanjian antar wilayah belum selesai,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Camat Bontang Utara Cahyo Adi Wicaksono kala disambangi awak media di kantornya, Jalan Awang Long, Jumat (09/10/2020) siang.
Kata dia, setelah melakukan koordinasi dan minta izin dengan pemerintah Kutim barulah kecamatan Bontang Utara membantu pemasangan jalur air bersih.
“Sebelum pemasangan jalur air bersih tentu kami koordinasi lebih dulu ke pihak Kutim,” ungkapnya.
Untuk memasang saluran pipa PDAM Bontang pun belum bisa dilakukan. Hal itu dikarenakan Pemerintah Bontang tidak bisa menanamkan aset di daerah yang masuk wilayah Kutai Timur tersebut.
Padahal hal itu sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat pembayaran PDAM perbulannya hanya berkisar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.
“Kan kasian ya, kalau melihat warga disana yang pertiga harinya membeli air tandon. Itupun harga per tandonnya Rp 50 ribu. Maka dari itu pihak Kota Bontang membantu hanya dengan pemasangan jalur air bersih. Kami tidak berani melakukan lebih karena saat ini belum ada MoU nya,” jelas Chahyo.
Kata dia, penyaluran air bersih ini di tujukan untuk seluruh daerah sidrap. Namun, untuk sementara baru tersalur di Rt 19.
“Sementara baru tersalur di RT 19. Masih kami usahakan untuk tersalur di seluruh wilayah sidrap,” tutupnya.
Pewarta Lutfi | Editor Syahir
