Barru, Sulsel – Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
Presiden Joko Widodo menyatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga atau mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan pilihan terkahir yang diambil.
“Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian,” ujar Presiden Jokowi saat mengumumkan kenaikan harga bbm.
Ia mengatakan, keputusan itu dibuat pemerintah dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia.
Kenaikan tersebut menuai banyak protes dari masyarakat, salah satunya Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Barru (PDPM) Ahmad Syarif, menyatakan keputusan menaikkan Harga BBM itu dianggap terlalu terburu-buru, pemerintah seolah-olah tidak melihat dan menganalisis dampak kenaikan tersebut
“Seharusnya pemerintah tidak terburu-buru dalam menentukan harga BBM, masyarakat kita masih dalam tahap penyesuaian lepas dari masa Pandemi, ketika BBM naik maka harga-harga juga akan mengikuti, dan masyarakat kita belum siap untuk itu” ucapnya.
Ia mengatakan, masyarakat saat ini bagaikan jatuh tertimpa tangga pula, tidak adalagi kebijakan yang memihak rakyat
“Kebijakan Jokowi-Ma’ruf merupakan jalan kesulitan bagi rakyat,sekaligus matinya kepedulian dan hati nurani pemerintah ditengah jeritan masyarakat atas kebutuhan hidup,”jelasnya pria karib disapa Chaly.
Ia menambahkan sejak isu kenaikan bbm berhembus, perdebatan di tengah masyarakat pun terjadi, bahkan memicu aktivitas panic buying.
“Kenaikan harga bbm dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, salah satu dampaknya harga bahan pokok bisa ikut naik dan ini akan terasa banget,” tuturnya.
Dampak lain, lanjutnya, adanya penurunan daya beli masyarakat, pasalnya dampak pendapatan juga akan mengalami penurunan.
“Masyarakat yang memiliki ekonomi kurang mampu akan kesusahan memenuhi kebutuhannya, karena tidak bisa mengatur alur keuangannya,” lanjut Chaly.
