Tedy Alamsyah kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) periode 2026 – 2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo yang digelar di Jakarta pada Senin – Rabu (19 – 21 Oktober 2026).
Tedy merupakan Ketua Umum Perbarindo periode 2022 – 2026 dan kini kembali dipercaya memimpin wadah bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS). Dia telah aktif di perhimpunan ini sejak 20 tahun lalu, sejak 2006. Dia pernah menduduki berbagai posisi di perhimpunan ini, yaitu sebagai Wakil Ketua Umum (2018 – 2022), Ketua Bidang Organisasi (2014 – 2018), dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Yogyakarta.
Munas XII Perbarindo dihadiri 498 peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Acara dibuka dengan tarian Medley Nusantara dan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (PSM UKI) yang memukau. Selain itu juga hadir Dewan Pengawas, DPP, Dewan Pengurus Daerah (DPD), dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) Perbarindo. Acara ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso.
Munas XII memiliki 4 agenda utama. 1) Penetapan dan peninjauan kembali AD/ART. 2) Penetapan program umum perhimpunan. 3) Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat (DPP). 4) Pemilihan Ketua Umum DPP dan Penetapan Dewan Pengawas dan Pengurus Harian DPP untuk periode selanjutnya (2026 – 2030).
Selain Munas, juga diisi Seminar Nasional dengan tema “Akselerasi Peran dan Fungsi Industri BPR–BPRS sebagai Mitra Strategis UMKM untuk Meningkatkan Kontribusi Terhadap Ekonomi Nasional” oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Pakar Ekonomi Indonesia Burhanuddin Abdullah, dan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani. Dalam ajang ini, Perbarindo juga memberikan penghargaan kepada 29 mitra strategis.
“Secara resmi akan menyerahkan kembali bendera panji pataka Perbarindo kepada Ketua Umum terpilih, yaitu Bapak Tedy Alamsyah,” ujar Ketua Sidang Pleno Munas XII Joko Suyanto, Selasa (20/10/2026).
Setelah menerima bendera panji pataka Perbarindo, sebagai simbolis pelantikan Ketua Umum Perbarindo periode 2026 – 2030, Tedy Alamsyah menyampaikan, “Bismillahirahmanirrahim, saya Tedy Alamsyah Ketua Umum DPP Perbarindo terpilih periode 2026 – 2030 dengan ini menerima mandat secara simbolis bendera pataka Perbarindo. Tentunya dengan kerja sama bersama seluruh anggota Perbarindo, insyaallah kita BPR dan BPRS kembali di jalur yang tepat,” ujar Tedy.
Tedy menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Perbarindo yang secara aklamasi mempercayakan dirinya untuk kembali memimpin organisasi ini. “Saya siap mengemban mandat dari seluruh anggota Perbarindo sebagai alat perjuangan industri BPR dan BPRS sekaligus mitra strategis khususnya bagi regulator dan stakeholder lainnya,” ujar Tedy usai dilantik sebagai Ketua Umum Perbarindo.
Fokus Melayani UMKM
Dalam sambutannya, Tedy menegaskan bahwa ke depan industri BPR dan BPRS membutuhkan tata kelola yang lebih kuat, regulasi yang lebih fleksibel, dan kebutuhan transformasi digital. Menurutnya, BPR dan BPRS tetap konsisten berada di tengah masyarakat dengan mandat dan khittah untuk melayani usaha mikro dan kecil yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. “Salah satu tujuan industri BPR dan BPRS adalah memprioritaskan keberlanjutan usaha dengan melayani usaha mikro kecil di Indonesia dalam hal pembiayaan.”
Kinerja industri BPR dan BPRS hingga Juli 2026 menunjukkan perkembangan positif di tengah dinamika perekonomian dan tantangan industri keuangan. Dari sisi aset BPR tumbuh sebesar 4,25% secara tahunan, sedangkan BPRS tumbuh 12%. Dari sisi kredit dan pembiayaan, BPR tumbuh 3,12%, sedangkan BPRS naik 6,23%. Pada sisi penghimpunan dana, tabungan BPR tumbuh 4,21%, sedangkan BPRS tumbuh 10,27%. Deposito BPR tumbuh 2,14% dan deposito BPRS tumbuh 4,5%. Data ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat tetap menjadi modal penting bagi keberlangsungan pengembangan industri BPR dan BPRS.
Dia menjelaskan, UMKM merupakan fondasi ekonomi Indonesia. Pemerintah menyebut jumlah UMKM telah melampaui 64 juta unit, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB, dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja. Besarnya peran tersebut menjadikan peningkatan produktivitas, formalitas, kapasitas usaha, akses pasar, serta akses pembiayaan UMKM sebagai agenda strategis nasional.
Pada saat yang sama, kata dia, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan 5,45 persen pada semester I-2026. Untuk menjaga kualitas pertumbuhan tersebut, diperlukan penguatan sumber pertumbuhan yang lebih merata secara spasial, produktif, inklusif, dan bertumpu pada aktivitas ekonomi riil di daerah.
Menurutnya, BPR dan BPRS menempati posisi yang khas. Kedekatan geografis dan kultural, pemahaman atas karakter usaha lokal, fleksibilitas pelayanan, serta kemampuan menerapkan pendekatan berbasis hubungan membuat BPR–BPRS relevan dalam melayani pelaku UMKM yang belum sepenuhnya terjangkau bank umum atau memerlukan pendampingan lebih intensif.
“Peran BPR–BPRS tidak cukup hanya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkan kredit atau pembiayaan, tetapi perlu dikembangkan menjadi mitra strategis bagi pertumbuhan UMKM,” tuturnya.
Susunan DPP Perbarindo Periode 2026 – 2030:
– Ketua Dewan Pengawas : Joko Suyanto
– Ketua Umum DPP : Tedy Alamsyah
– Sekretaris Jenderal : Ahmad Ropik
– Bendahara Umum : Evi Damayanti
Otoritas Dukung Penguatan BPR & BPRS
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, OJK akan terus berupaya mewujudkan industri BPR dan BPRS yang mampu tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.
“Kami senantiasa mendukung implementasi roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR, BPRS 2024 – 2027. Salah satu kebijakan strategis yang akan terus kami dorong adalah penguatan struktur dan daya saing agar industri BPR dan BPRS dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, menghadapi persaingan industri perbankan, serta menjalankan fungsi intermediasi yang semakin baik kepada masyarakat dan sektor UMKM. Oleh karena itu, OJK akan konsisten mengimplementasikan ketentuan pemenuhan modal inti minimum dan konsolidasi, termasuk mendorong sinergi BPR-BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk konsolidasi BPR-BPRS yang dimiliki oleh Pemda. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perbankan terhadap penyaluran kredit untuk level mikro dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di BPR dan BPRS.”
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan, UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional baik dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BPR dan BPRS memiliki peran strategis sebagai mitra keuangan UMKM di daerah. kedekatan dengan masyarakat, pemahaman terhadap karakteristik usaha lokal serta layanan yang lebih personal merupakan keunggulan BPR dan BPRS dalam menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha. Sejalan dengan tema seminar dan Munas XII, LPS berharap BPR dan BPRS dapat terus memperkuat perannya dalam memperluas akses layanan keuangan, mendukung pertumbuhan UMKM serta menggerakkan perekonomian daerah. Kami mengajak Perbarindo dan seluruh insan BPR-BPRS untuk bersama-sama memperkuat industri ini agar semakin sehat, tangguh, dan terpercaya. Dengan industri yang kuat, kita tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan bagi UMKM untuk berkembang dan memberikan kontribusi,” tegas Doddy.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
