Bontang, linimasa.co – Pemerintah dan legislatif kota Bontang berjibaku mencari solusi penanganan banjir yang kerap terjadi di Kota Bontang. Tingginya debit air laut yang masuk ke muara, tidak lancarnya saluran air dan banyak penyebab lainnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris perlu anggaran yang tidak sedikit dalam menangani banjir. Anggaran APBD Bontang 10 persen menurut Agus Haris, tidak cukup untuk menangani permasalahan banjir.
Pasalnya, banjir yang terjadi mencakup tiga wilayah, yakni Kutai Timur (Kutim), Bontang dan Kutai Kartanegara (Kukar). Dan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi Kaltim.
“Tetap ada penanganan banjir berdasarkan rekomendasi DPRD sebesar 10 persen, hanya saja tidak bisa menyelesaikan masalah, sekarang tinggal keseriusan dan niat pemerintah lagi,” ujarnya
Ia mendorong agar Pemkot Bontang segera memanfaatkan bendungan yang terletak di Desa Suka Rahmat Kutim.
“Kami melalui Komisi III DPRD Bontang mendesak agar bendungan Suka Rahmat itu bisa direalisasikan karena banjir merupakan air kiriman dari luar Bontang,” ucapnya.
Dirinya menyarankan pemerintah harus membangun sumur resapan. Sambil menunggu kejelasan dari pembangunan bendungan dan juga menormalisasi parit.
“Sumur resapan sendiri merupakan salah satu cara efektif untuk menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Untuk mencegah genangan di permukaan maupun tampungan saat musim kemarau tiba,” jelasnya.
Dirinya membandingkan 20 tahun lalu Bontang tidak mengalami banjir lantaran masih banyak titik-titik resapan. Saat ini titik resapan mulai berkurang akibat banyaknya bangunan.
“Sekarang resapan sudah kurang karena banyak bangunan, semua titi resapan sudah berubah,” ujarnya.
Pewarta Lutfi
