SAMARINDA – Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mendorong seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk memahami dan menguasai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai langkah strategis dalam pencegahan korupsi.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Workshop SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah yang digelar Inspektorat Kota Samarinda di Ruang Integritas Kantor Inspektorat, Jalan Dahlia, Senin.
Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas Inspektur Kota Samarinda, Firdaus Akbar, serta diikuti pejabat perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan Tim Asesor Penilaian Mandiri SPIP dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda.
Dalam sambutannya, Neneng mengapresiasi pelaksanaan workshop yang dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menerapkan sistem pengendalian intern secara terintegrasi di masing-masing perangkat daerah.
“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh serta memahami poin-poin penting yang disampaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, peserta tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai formalitas, tetapi juga diharapkan aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan narasumber.
Selain itu, para peserta diharapkan mampu menjadi penghubung di instansi masing-masing agar penerapan SPIP dapat berjalan seragam dan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Plt Inspektur Kota Samarinda, Firdaus Akbar, menjelaskan bahwa SPIP merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, penerapan SPIP yang efektif dapat memperkuat pengawasan internal, meminimalkan potensi penyimpangan, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
Ia menambahkan, penguatan SPIP menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas secara berkelanjutan.
Melalui workshop ini, diharapkan seluruh aparatur semakin siap menerapkan pengendalian intern secara optimal demi mendukung pelayanan publik yang profesional dan bebas dari praktik korupsi. (adv)
