KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Workshop Multi Pemangku Kepentingan Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Lanskap Berkelanjutan yang digelar di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Kamis (19/2/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, dan dihadiri unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menyusun arah baru kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih adaptif, berdaya saing, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Mahyunadi menekankan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak boleh berdampak pada degradasi lingkungan. Menurutnya, daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar seperti Kutai Timur perlu melakukan transformasi tata kelola fiskal agar lebih modern, transparan, dan ramah lingkungan.
“Pembangunan lanskap berkelanjutan bukan sekadar tren global, melainkan kebutuhan mendesak. Setiap kebijakan peningkatan pendapatan harus menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa selama ini kontribusi sektor ekstraktif masih dominan dalam struktur pendapatan daerah. Karena itu, diperlukan diversifikasi sumber PAD melalui optimalisasi sektor non-ekstraktif seperti pertanian, perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, perikanan pesisir, serta pengembangan potensi pariwisata berbasis alam.
Selain eksplorasi potensi ekonomi baru, penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah mendorong penerapan sistem digital yang transparan dan akuntabel guna memperluas basis pendapatan tanpa menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan.
Sinergi lintas sektor dinilai sebagai fondasi utama keberhasilan strategi ini. Pemerintah berharap kolaborasi multipihak dapat melahirkan inovasi pembiayaan serta memperkuat regulasi daerah agar mampu menarik investasi yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang.
“Pembangunan yang inklusif berarti manfaatnya dirasakan semua pihak. Pembangunan yang tangguh memastikan kita siap menghadapi tantangan masa depan tanpa mengorbankan kekayaan alam,” lanjut Mahyunadi.
Sejumlah narasumber turut memaparkan praktik terbaik dari berbagai daerah yang berhasil mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lanskap. Diskusi berlangsung interaktif, membahas penguatan regulasi dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim usaha hijau di Kutai Timur.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap tersusun strategi konkret yang implementatif dan tidak berhenti pada tataran wacana. Dengan kapasitas fiskal yang semakin kuat dan berkelanjutan, pemerintah optimistis percepatan pembangunan dapat berjalan seimbang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. (adv)
