KUTIM -Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama FORMIKA dan GIZ menggelar workshop multipemangku kepentingan guna menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung pembangunan lanskap yang berkelanjutan.
Workshop yang berlangsung di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Kamis (19/2/2026), dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi. Forum tersebut merupakan bagian dari implementasi program SUSTAIN KUTIM (Sustainable Landscape Initiative in Kutim) yang digagas GIZ dengan dukungan pendanaan Pemerintah Jerman dan Swiss melalui skema kerja sama pembangunan internasional. Program ini dirancang berjalan pada periode 2023–2029 dengan fokus mendorong transformasi Kutai Timur menuju kabupaten berkelanjutan berbasis yurisdiksi, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit dan karet.
Perwakilan GIZ, Iwied Wahyulianto, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan memetakan serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang potensial untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan daerah. Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi daerah memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan.
“Transformasi ekonomi tidak dapat dilakukan secara parsial. Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam memperkuat fondasi fiskal daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif seperti batu bara dan migas, dan secara bertahap mengarahkan pembangunan pada sektor yang lebih berkelanjutan. Ia menilai sektor perkebunan memiliki posisi strategis dalam struktur ekonomi daerah, namun tetap harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan.
“Peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam setiap kebijakan fiskal yang kita rumuskan,” tegasnya.
Di sisi lain, sektor perkebunan juga menghadapi tantangan, terutama terkait tata kelola lahan, isu keberlanjutan ekologis, dan tuntutan pasar global terhadap praktik produksi yang ramah lingkungan. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola melalui kerja sama lintas sektor.
Sebagai bagian dari penguatan sistem, sejak 2025 telah dilakukan kajian diagnostik terhadap mekanisme keuangan publik (Public Financial Management/PFM) oleh Circle Indonesia. Kajian ini memetakan kondisi fiskal daerah serta mengidentifikasi peluang optimalisasi pendapatan dan belanja daerah agar lebih selaras dengan program pembangunan lanskap berkelanjutan.
Workshop ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga nasional dan internasional, termasuk perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), konsultan teknis, serta praktisi daerah. Perwakilan dari Kabupaten Bojonegoro turut berbagi pengalaman secara daring mengenai pengelolaan pendapatan daerah berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap dapat merumuskan rekomendasi konkret terkait inovasi pendapatan daerah, penguatan kebijakan fiskal hijau, serta pengembangan mekanisme pembiayaan yang mampu menopang pembangunan lanskap berkelanjutan secara konsisten hingga masa mendatang. (adv)
