KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bappeda bersama FORMIKA menggelar lokakarya multipemangku kepentingan untuk menyusun peta jalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis lanskap berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Kamis (19/2/2026), ini menjadi bagian dari upaya transformasi ekonomi daerah agar tidak lagi bergantung pada sektor ekstraktif.
Workshop tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, didampingi sejumlah pejabat perangkat daerah serta perwakilan mitra pembangunan internasional, termasuk GIZ. Forum ini dirancang untuk merumuskan strategi penguatan kapasitas fiskal daerah dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan mitra global.
Dalam sambutannya, Mahyunadi menegaskan bahwa penguatan PAD bukan sekadar peningkatan angka pendapatan, melainkan langkah strategis untuk membangun kemandirian daerah. Ia menyoroti posisi geografis Kutai Timur yang strategis sebagai jalur Trans Kalimantan serta potensi perkebunan kelapa sawit yang luasnya mendekati satu juta hektare.
“Kita memiliki sumber daya alam yang besar, namun tantangannya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi. Ketergantungan pada penjualan bahan mentah harus mulai kita kurangi,” ujarnya.
Pemerintah daerah menempatkan hilirisasi kelapa sawit dan batu bara sebagai agenda prioritas jangka menengah. Pengembangan kawasan industri melalui Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) diproyeksikan menjadi gerbang masuk investasi global yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai tambah.
Upaya tersebut turut diperkuat melalui implementasi program SUSTAIN KUTIM (Sustainable Landscape Initiative in Kutim) yang mendapat dukungan dari Pemerintah Jerman dan Swiss. Program ini difokuskan pada pengembangan pembangunan berkelanjutan berbasis yurisdiksi, khususnya pada komoditas kelapa sawit dan karet hingga 2029.
Selain sektor industri besar, forum ini juga membahas optimalisasi potensi ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal, seperti usaha sarang burung walet. Sektor tersebut dinilai memiliki kontribusi pajak signifikan apabila dikelola dengan sistem pendataan dan regulasi yang lebih terstruktur.
Di sisi lain, penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penguatan permodalan Bank Kutim (BPR). Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan lain yang mengemuka dalam lokakarya adalah peluang pengembangan ekonomi hijau, termasuk perdagangan karbon berbasis kawasan hutan dan akses pendanaan lingkungan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Skema tersebut dipandang sebagai solusi untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, termasuk kawasan Taman Nasional Kutai.
Melalui rekomendasi strategis yang dihasilkan dari forum ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan terbentuknya struktur fiskal yang lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika harga komoditas global. Transformasi tersebut diharapkan mampu menjadikan Kutai Timur sebagai daerah percontohan pembangunan berkelanjutan di tingkat yurisdiksi dalam beberapa tahun mendatang. (adv)
