Samarinda — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2025, yang dibuka langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, Jumat (28/11/2025), di UPTD BPPSDMP Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Samarinda.
Pelatihan ini menghadirkan para pengurus lumbung pangan dari berbagai desa di Kukar, serta penyuluh pendamping, guna memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola cadangan pangan masyarakat secara profesional dan berkelanjutan.
Dalam sambutan Bupati Kukar yang dibacakan Asisten I, ditegaskan bahwa lumbung pangan tidak lagi sekadar bangunan penyimpanan hasil panen, melainkan bagian penting dari sistem cadangan pangan desa yang berfungsi menjaga stabilitas pasokan saat terjadi krisis.
“Di tengah dinamika global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas, keberadaan lumbung pangan menjadi benteng ketahanan masyarakat. Lumbung merupakan simbol kemandirian desa dan gotong royong,” ujar Taufik.
Ia menambahkan, konsep lumbung pangan yang dikelola masyarakat telah menjadi bagian dari kebijakan nasional, kini berada dalam pembinaan Badan Pangan Nasional. Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah ingin memastikan pengelolaan cadangan pangan dilakukan dengan sistem yang benar.
Taufik menjelaskan bahwa pengelolaan lumbung perlu ditopang oleh pengetahuan manajemen yang solid. Pengurus harus memahami cara menjaga kualitas stok, perputaran simpanan, hingga penerapan sistem administrasi dan pelaporan yang transparan.
“Kami berharap para pengelola lumbung dan penyuluh memperoleh informasi yang tepat, keterampilan teknis, serta pengalaman sehingga tata kelola lumbung menjadi lebih profesional dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” katanya.
Ia menekankan bahwa peran lumbung pangan mencakup fungsi stabilisasi harga dan pasokan, penyedia cadangan darurat ketika bencana terjadi, hingga menjaga daya tawar petani. Melalui lumbung, hasil panen yang melimpah dapat disimpan dan dijual ketika harga kembali stabil, sehingga petani tidak merugi.
Sebagai lembaga yang berdiri di tengah masyarakat, lumbung pangan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan warga desa. Dukungan dana daerah, peran penyuluh, serta pemanfaatan kearifan lokal menjadi fondasi agar lembaga ini dapat bertahan dalam jangka panjang.
