Bontang, linimasa.co – Dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020. Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang, Bidang Perikanan mililki dana sebesar 1,6 Miliyar untuk melakukan sejumlah kegiatan atau pengadaan yang bersifat membangun di dalam tupoksinya.
Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perikanan DKP3 Bontang, Syamsu Wardi saat ditemui awak media beberapa waktu lalu di Kedai Pesisir Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
“Untuk Bidang Perikanan itu kami dapat DAK di 2020 kurang lebih Rp 1,6 miliar,” ucap Wardi.
Kata dia, sejumlah pengajuan seperti pembuatan kapal viber telah diajukan kepusat. Namun, pada saat menjelang pelaksanaan awal 2020 itu ada rasionalisasi anggaran, akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Pun, kata dia pihaknya mendapat instruksi dari pusat agar tidak melaksanakan beberapa kegiatan dulu. Atau bisa dikatakan aktivitas pelaksanaan DAK terhenti.
“Namun di bulan Mei hingga Juni itu turun instruksi dari pemerintah pusat agar melaksanakan kembali kegiatan yang menggunakan DAK,” ungkapnya.
Hanya saja Wardi menyayangkan turunnya kebijakan pemerintah pusat itu di bulan Mei-Juni. Jadi, pengadaan kapal viber yang sempat ia ajukan pada awal tahu tersebut tidak dapat terlaksana, karena persoalannya adalah kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit lantaran harus ada sistem tender didalamnya.
“Mengingat nilainya tinggi yang artinya harus melalui proses tender. Maka berdasarkan estimasi waktu di Juni untuk sampai ke Desember itu dianggap tidak bisa dilaksanakan, karena waktunya sempit tidak memungkinkan,” tegasnya.
Meski tidak terlaksananya pengadaan kapal viber, dana yang dikucurkan pusat kepada pihaknya langsung dikembalikan lantaran dana tersebut tidak boleh tertahan.
“Dari dana 1,6 Miliyar yang kami pakai hanya 300 juta selebihnya langsung kami kembalikan. Dan belum terlaksananya pembuatan kapal viber itu kami sudah coba untuk mengganti dengan kegiatan lain. Namun, dari pihak pusat menolaknya,” tutup Wardi.
Pewarta Lutfi | editor Redaksi
