SAMARINDA – Pelaksanaan hari kedua Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur tahun 2026 diisi dengan agenda kunjungan lapangan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat secara langsung penerapan digitalisasi pemerintahan di Kota Samarinda.
Bertempat di ruang Command Center Balai Kota Samarinda, rombongan peserta yang terdiri dari jajaran Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kaltim disambut oleh Sekretaris Diskominfo Samarinda, Suparmin. Dalam kesempatan tersebut, peserta diperkenalkan dengan berbagai inovasi layanan digital yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah aplikasi Samagov, sebuah platform yang mengintegrasikan berbagai layanan digital antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu sistem. Pemaparan disampaikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government, Rahadi Rizal, yang menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keterhubungan layanan publik.
“Samagov ini kami desain sebagai pusat integrasi. Aplikasi dari masing-masing OPD kami sambungkan secara bertahap agar terhubung dalam satu sistem,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu fitur yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah layanan CCTV daring yang memungkinkan warga memantau kondisi sejumlah titik di kota secara langsung melalui perangkat gawai.
Selain itu, Diskominfo Samarinda juga memperkenalkan inovasi terbaru berupa aplikasi pemantauan kepatuhan Work From Home (WFH). Sistem ini digunakan untuk memonitor kehadiran serta kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pada pelaksanaan WFH setiap hari Jumat.
Suparmin menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dikembangkan dalam waktu relatif singkat dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah. Menurutnya, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat absensi, tetapi juga dilengkapi fitur pemantauan berbasis lokasi untuk memastikan pegawai tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“Melalui sistem ini, pemerintah juga dapat mengukur efisiensi kebijakan WFH, termasuk dari sisi penggunaan transportasi dan konsumsi bahan bakar,” ujarnya.
Kegiatan kunjungan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif serta peninjauan langsung ke sejumlah bidang di Diskominfo Samarinda. Peserta Rakorda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali informasi lebih dalam terkait implementasi digitalisasi, pengelolaan data statistik, hingga diseminasi informasi publik.
Melalui agenda ini, Rakorda tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga sarana berbagi praktik baik antar daerah dalam mendorong transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi. (adv)
