Tenggarong – Ballroom Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong menjadi saksi pelaksanaan Lokakarya Pemutakhiran Hasil Pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 dan Pemanfaatannya, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Acara ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar, serta para pendamping desa. Senin (22/7).
Dalam laporan pembukaan acara, Arianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyampaikan perkembangan signifikan desa-desa di Kukar.
“Status Tingkat Perkembangan Desa tahun anggaran 2024 di Kukar mencakup 87 Desa Mandiri, 83 Desa Maju, dan 23 Desa Berkembang. Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal kini sudah tidak ada lagi,” ujarnya dengan penuh kebanggaan.
Arianto menekankan bahwa pembangunan desa adalah tanggung jawab bersama, melibatkan desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
Lokakarya ini membahas bahwa dari 50 indikator IDM, terdapat 8 indikator yang dikelola oleh desa dan 42 indikator lainnya membutuhkan intervensi dari supra desa, yaitu OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain. Arianto menjelaskan,
“Perangkat Daerah yang menjadi pengampu rekomendasi IDM di Kukar sangat berperan dalam percepatan pembangunan desa.”
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, yang membuka acara tersebut, menegaskan pentingnya pemutakhiran IDM setiap tahun untuk menilai dan menetapkan status perkembangan desa.
“IDM terbagi dalam lima tingkatan status perkembangan pembangunan desa. Hingga tahun 2023, Kukar memiliki 76 Desa Mandiri, 69 Desa Maju, dan 48 Desa Berkembang. Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal telah terentaskan pada 2020 dan 2022,” jelasnya.
Edi juga menyoroti bahwa pemutakhiran IDM setiap tahun sangat krusial bagi perencanaan di tingkat desa hingga nasional.
“Hal ini sangat tergantung pada skala prioritas yang direkomendasikan oleh pengelola IDM secara nasional melalui Kementerian Desa PDTT,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Edi menekankan bahwa keberhasilan implementasi IDM membutuhkan kerja sama lintas OPD.
“IDM adalah ukuran kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses warga desa terhadap layanan dasar dan publik. Hal ini meliputi dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dinilai dari berbagai indikator seperti kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman, ekonomi, dan ekologi,” jelasnya secara rinci.
Edi Damansyah berharap lokakarya ini dapat memperkuat komitmen dan semangat semua pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
“Mari kita bahu-membahu memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk memperoleh layanan dasar dan publik demi mewujudkan Desa Mandiri di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang solid, Kabupaten Kutai Kartanegara optimis mampu menciptakan desa-desa yang mandiri, maju, dan berkembang, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. (Mbelfas)
