Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil menuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 desa dan kelurahan, mencakup 193 desa dan 44 kelurahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Bupati Kukar Edi Damansyah menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kukar pekan lalu, di mana ia menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pembentukan koperasi ini. “Semua struktur koperasi sudah terbentuk, termasuk kelembagaan, kepengurusan, dan akta pendirian notaris. Saat ini kita fokus melengkapi administrasi seperti AD/ART,” ujar Edi saat dikonfirmasi pada Rabu (18/06/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Satgas Koperasi Merah Putih Kukar, Sunggono, dihadiri kepala dinas, camat, lurah, dan kepala desa secara langsung maupun daring. Sunggono melaporkan bahwa Kukar menempati posisi ketiga tercepat di Kalimantan Timur dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. “Dari 237 koperasi, sudah ada 60 yang memiliki SK Administrasi Hukum Umum (AHU). Target kita, semuanya segera menyusul,” jelasnya.
Pembentukan koperasi ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menekankan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan. Selain mengelola gerai sembako dan apotek desa, koperasi juga diarahkan untuk mengembangkan usaha berbasis potensi dan kearifan lokal.
Untuk mendukung proses ini, Pemkab Kukar mengalokasikan anggaran dari dana desa dan belanja tidak terduga guna membiayai pembuatan akta notaris koperasi. Selain itu, pelatihan khusus bagi pengurus koperasi akan segera digelar untuk memastikan manajemen usaha berjalan secara profesional. “Saya akan pantau langsung proses finalisasi ini. Setelah itu, pelatihan bagi para pengurus akan segera kita jalankan,” tegas Bupati Edi.
Keberhasilan pembentukan 237 Koperasi Merah Putih menandai langkah strategis Kukar dalam memperkuat ekonomi berbasis desa. Dengan dukungan anggaran dan pelatihan, koperasi-koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi lokal di Kutai Kartanegara.(adv)
