Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya untuk menjaga kesejahteraan pegawai di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Meskipun pemerintah pusat menerapkan pemangkasan signifikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai di Kukar tetap terjamin, memberikan rasa aman bagi ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kerja lainnya.
Inpres tersebut mengatur penghematan anggaran hingga Rp306,7 triliun, dengan rincian pengurangan anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp50,59 triliun. Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, memastikan bahwa belanja pegawai tidak terdampak oleh kebijakan ini. Dengan APBD Kukar mencapai Rp12 triliun, belanja pegawai yang dialokasikan sebesar Rp2,4 triliun atau kurang dari 30 persen tetap berjalan lancar.
“Alhamdulillah, kebijakan efisiensi ini tidak mengganggu belanja pegawai. Gaji dan tunjangan tetap dibayarkan tepat waktu, tanpa tunggakan atau pemotongan,” ujar Sunggono.
Kukar juga menyambut tambahan 5.776 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai bagian dari kebijakan baru, yang semakin memperkuat sumber daya manusia daerah. Sunggono menegaskan bahwa stabilitas fiskal Kukar memungkinkan pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan kesejahteraan pegawai, bahkan ketika sejumlah daerah lain menghadapi tantangan keuangan.
“Anggaran belanja pegawai kita sangat mencukupi. Tidak ada gaji tertunda, tidak ada tunjangan yang dipotong. Semua pegawai bisa bekerja dengan tenang,” tambahnya.
Keberhasilan Kukar menjaga kesejahteraan pegawai di tengah tekanan efisiensi anggaran menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah yang prudent dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan kepastian ini, pegawai Kukar dapat fokus menjalankan tugas mereka, mendukung berbagai program pembangunan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga.
Sunggono juga mengapresiasi kerja keras seluruh pegawai yang telah berkontribusi pada kemajuan Kukar. “Kesejahteraan pegawai adalah prioritas kami. Dengan kondisi keuangan yang stabil, kami optimistis dapat terus mendukung kinerja pegawai demi kemajuan daerah,” tutupnya.(adv)
