JAKARTA — Konflik yang terus berlangsung antara Israel dan Palestina, khususnya di wilayah Gaza, telah memicu berbagai respons dari komunitas internasional — termasuk India, yang posisinya mencerminkan kebijakan luar negeri yang bernuansa dan terus berkembang, dibentuk oleh komitmen historis, nilai-nilai kemanusiaan, serta pertimbangan domestik. Kebijakan luar negeri India terhadap Palestina sejak lama mencerminkan kemitraan diplomatik dan pembangunan yang kuat, meskipun dinamika internal dan perubahan geopolitik turut menambah kompleksitasnya.
Komitmen Historis terhadap Palestina
Dukungan India terhadap perjuangan rakyat Palestina bersifat mendasar dan telah berlangsung lama. Pada tahun 1974, India menjadi negara non-Arab pertama yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina. India juga termasuk negara pertama yang mengakui Negara Palestina pada tahun 1988.
Selama beberapa dekade, India secara konsisten mendukung Palestina di forum-forum multilateral:
– India turut mensponsori dan memberikan suara mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri (misalnya, Resolusi 74/139 pada tahun 2020).
– India mendukung pendapat Mahkamah Internasional mengenai ilegalitas tembok pemisah Israel (Resolusi ES-10/15, 2004).
– India memberikan suara mendukung status Palestina sebagai negara pengamat non-anggota di PBB (Resolusi 67/19, 2012).
– Pada tahun 2011, India mendukung keanggotaan penuh Palestina di UNESCO.
– India memimpin Komite Menteri Gerakan Non-Blok (NAM) untuk Palestina dalam KTT NAM ke-VII di New Delhi pada tahun 1983.
Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, India terus menyuarakan dukungan terhadap solusi negosiasi yang mengarah pada pembentukan Negara Palestina yang berdaulat, merdeka, layak, dan bersatu, yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Kerja Sama Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan
Kemitraan pembangunan India dengan Palestina semakin dalam melalui bantuan keuangan dan kerja sama teknis yang signifikan:
– Total bantuan pembangunan mencapai sekitar USD 141 juta, termasuk USD 39 juta dalam bentuk dukungan anggaran langsung kepada Otoritas Palestina.
– India juga memberikan Kredit Jalur (Line of Credit) sebesar USD 50 juta pada Juli 2021 untuk proyek pembangunan berkelanjutan di Palestina.
– Proyek infrastruktur utama yang telah dilaksanakan antara lain: Palestine-India Techno Park, Perpustakaan Jawaharlal Nehru di Universitas Al Azhar Gaza, Perpustakaan dan Pusat Aktivitas Mahasiswa Mahatma Gandhi di Deir Al Balah, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) di Universitas Al Quds dan Ramallah, Dua sekolah yang dibangun pada tahun 2015, serta pusat pelatihan kejuruan di Hebron dan Yatta, India juga mendanai pembangunan gedung kedutaan Palestina di New Delhi.
Proyek yang saat ini sedang berjalan mencakup:
– Institut Diplomasi Tinggi Palestina.
– Percetakan Nasional di Ramallah.
– Rumah sakit super spesialis di Ramallah.
– Pusat Pemberdayaan Perempuan “Turathi” di Gaza dan Ramallah.
– Pembangunan infrastruktur tambahan untuk sekolah-sekolah di beberapa wilayah Palestina.
India juga memberikan kontribusi signifikan kepada UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat):
– Menjadi anggota Komisi Penasihat UNRWA sejak 2020.
– Meningkatkan kontribusi tahunan dari USD 1,25 juta menjadi USD 5 juta pada 2018.
– Total kontribusi mencapai USD 36,5 juta dari tahun 2002 hingga 2023.
Pendidikan, Beasiswa, dan Peningkatan Kapasitas
India mendorong hubungan antar masyarakat dan pengembangan kapasitas melalui berbagai beasiswa dan program pelatihan:
– Beasiswa ICCR: 50 kuota beasiswa setiap tahun untuk program sarjana, pascasarjana, dan doktoral di universitas-universitas India. Lebih dari 170 mahasiswa Palestina telah menerima beasiswa ini.
– Beasiswa AYUSH: Kesempatan untuk mempelajari sistem pengobatan tradisional India seperti Ayurveda dan Yoga.
– Program ITEC: 168 slot pelatihan tahunan untuk para profesional Palestina dalam bidang seperti teknologi informasi, administrasi publik, energi terbarukan, kewirausahaan, dan kesehatan. Lebih dari 1.300 warga Palestina telah mengikuti pelatihan ini.
– Program Pertukaran Pemuda India–Palestina dimulai pada 2017, dengan delegasi tahunan dari kedua negara yang mempererat hubungan budaya dan diplomatik.
Pertemuan PM Modi dengan Presiden Mahmoud Abbas
Pada 22 September 2024, Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Dalam pertemuan tersebut, Modi menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Gaza dan memburuknya situasi keamanan. Ia menegaskan kembali dukungan India terhadap rakyat Palestina, termasuk bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Modi menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera, serta kembalinya semua pihak ke jalur dialog dan diplomasi. Ia juga menekankan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan yang layak untuk mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang. India turut menyatakan dukungan terhadap keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dinamika Domestik: Solidaritas Publik dan Sensitivitas Politik
Meskipun secara internasional India konsisten mendukung Palestina, di dalam negeri, ekspresi solidaritas terhadap Palestina memunculkan dinamika yang kompleks. Pada Oktober 2023, mahasiswa dari berbagai universitas di India mengadakan demonstrasi yang menyuarakan dukungan bagi Palestina dan mengutuk kekerasan di Gaza. Namun, bentuk solidaritas ini ditanggapi secara berbeda oleh otoritas di berbagai daerah. Di Mumbai dan distrik Udupi (Karnataka), pihak berwenang memberlakukan larangan atas pengibaran bendera Palestina karena alasan ketertiban umum. Di Udupi, seorang pejabat setempat dilaporkan merobek bendera Palestina dari tangan demonstran. Sementara itu, di negara bagian Uttar Pradesh, tujuh warga Muslim ditangkap karena mengadakan aksi pro-Gaza tanpa izin resmi dan karena dianggap menggunakan simbol yang kontroversial.
Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan tantangan yang dihadapi semua negara demokrasi dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan harmoni sosial. Demonstrasi publik yang menyangkut isu internasional yang sensitif kerap menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan ketegangan domestik. Seperti di negara demokrasi lainnya, kebebasan berbicara bukanlah hak mutlak, dan pembatasan dapat diberlakukan oleh otoritas setempat berdasarkan kondisi yang berlaku.
Kesimpulan
Posisi India terhadap konflik Israel–Palestina terus mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan diplomasi yang berbasis prinsip dengan stabilitas domestik. Di kancah internasional, India secara konsisten menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui bantuan kemanusiaan, kerja sama pembangunan, dan keterlibatan dalam forum multilateral yang mendorong visi perdamaian melalui solusi dua negara.
Di dalam negeri, India mengelola ekspresi opini publik dengan tujuan menjaga stabilitas sosial. Di semua negara demokrasi, terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, dan otoritas mengambil tindakan berdasarkan kondisi lokal. Ketika India terus menjalankan dua tanggung jawab ini, posisinya akan mencerminkan aspirasinya sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab sekaligus komitmennya dalam menjaga kohesi nasional.
