Kutai Kartanegara – Bencana longsor di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar), tepatnya di Kilometer 28, menyebabkan kerusakan serius pada pemukiman dan tempat ibadah. Peristiwa yang terjadi kurang dari sepekan lalu ini merusak beberapa rumah warga hingga retak parah dan satu masjid dengan retakan besar, sebagaimana terlihat dalam video yang viral di media sosial. Akibatnya, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah keluarga untuk menghindari risiko lebih lanjut.
Camat Loa Janan, Heri Rusnadi, mengonfirmasi adanya dugaan masyarakat bahwa longsor dipicu aktivitas tambang di sekitar wilayah tersebut. Namun, ia menegaskan perlunya kajian ilmiah untuk membuktikan penyebabnya. “Kami dengar keluhan warga, tapi harus ada pembuktian melalui kajian. Tim dari Universitas Mulawarman (UNMUL) akan segera turun untuk meneliti,” ujar Heri pada Senin (28/04/2025).
Heri menambahkan bahwa lokasi longsor di jalan nasional telah ditinjau anggota DPRD Kukar, meski belum ada rapat dengar pendapat resmi. Karena jalan tersebut merupakan wewenang Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar telah berkoordinasi untuk penanganan. “Alhamdulillah, pasca-viralnya video, Dinas PU Kukar sudah lakukan penanganan sementara,” katanya.
Pemkab Kukar terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk relokasi warga jika diperlukan. Heri juga mencatat bahwa kejadian serupa pernah terjadi di Kilometer 6, Desa Purwajaya, Loa Janan, yang juga merusak pemukiman. “Kami berharap kajian UNMUL dapat memberikan rekomendasi konkrit,” tambahnya.
Untuk mendukung warga terdampak, Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan darurat berupa logistik dan tenda pengungsian. Heri mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama di musim hujan, dan melaporkan potensi bahaya ke pemerintah desa atau kecamatan.
Heri juga menekankan pentingnya koordinasi dengan perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar wilayah untuk mencegah dampak serupa di masa depan. Ia berharap hasil kajian UNMUL dapat menjadi dasar kebijakan mitigasi bencana yang lebih komprehensif, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan. “Kami akan terus pantau dan koordinasikan dengan semua pihak agar masalah ini segera teratasi,” tutupnya.(adv)
