KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti Zoom Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut diikuti langsung Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dari Ruang Rapat Kantor Camat Sangkulirang. Turut mendampingi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yulkafilah, Inspektur Inspektorat Wilayah Kutim Joko Suripto, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Zoom meeting ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan LKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan secara nasional dengan skema hibrida, melibatkan kepala daerah dan pejabat pengelola keuangan dari seluruh Indonesia.
Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa proses pemeriksaan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ia menyebut transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kutim menyampaikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mendukung kelancaran pemeriksaan, baik dari sisi kelengkapan data, dokumen, maupun kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
Inspektorat Kutim juga memperkuat perannya dalam pengawasan dan pengendalian internal guna memastikan setiap proses pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Kutim dalam pemeriksaan LKPD ini menjadi bagian dari sinergi nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mempertahankan capaian opini audit terbaik.
Langkah tersebut sekaligus mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (adv)
