Tenggarong– Dua Kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi titik fokus pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yakni Kecamatan Samboja dan Muara Kaman.
Pasalnya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dua kecamatan tersebut dipilih lantaran data tingkat kemiskinannya paling tinggi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar, Andi Muhammad Yahya mengatakan tercatat sebanyak 517 RTLH di dua kecamatan itu.
“300 di Samboja dan 217 di Muara Kaman. Saat ini pembangunannya sudah berjalan, ditargetkan rampung Desember tahun 2022 ini,” ungkapnya, Rabu (23/11/2022).
Kata dia realisasi bantuan tersebut berbentuk material di mana penyerahannya dilakukan dengan transfer melalui bank. Setelah itu pengerjaan fisik mulai dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat penerima manfaat.
Masing-masing rumah yang direnovasi diberi anggaran sejumlah Rp20 juta berupa atap, lantai, dan dinding. Sementara pada tahun mendatang anggaran yang bakal disiapkan sebesar Rp50 juta per rumah.
“Total anggaran 2023 mendatang kita gelontorkan sebesar Rp50 Miliar untuk pembangunan 1.000 rumah layak huni,” bebernya.
Program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang tersebar di 18 kecamatan di Kota Raja ini merupakan program jangka panjang. Pelaksanaanya akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hal ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, setiap desa diinstruksikan membantu mendirikan rumah aman, nyaman, dan layak bagi warganya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Minimal setiap desa membangun tiga bedah rumah,” ucapnya.
Lebih jauh, ia berharap ada kerja sama dari sektor lain untuk membangun RTLH menjadi rumah layak huni. Baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga kolaborasi dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang beroperasi di Kukar. (m)
