Bontang – Adanya suplai air untuk kebutuhan masyarakat Kota Bontang tentunya menjadi prioritas pemerintah kota. Namun perlu langkah cepat dan persiapan yang matang untuk mewujudkannya. Berkenaan dengan hal itu Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris meminta pemerintah kota Bontang untuk dapat segera membangun bendali air di Desa Suka Rahmat, Kabupaten Kutai Timur.
“Untuk ini kenapa kami melalui Komisi III meminta pemerintah untuk segera berkordinasi dan membangun bendungan Suka Rahmat, sekaligus berfungsi mengurangi banjir, karena banjir disini (Bontang) adalah kiriman dari luar,” ujarnya
Menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah juga harus membangun sumur resapan dan menormalisasikan parit-parit. Karena sumur resapan sendiri merupakan salah satu cara efektif untuk menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Untuk mencegah genangan di permukaan maupun tampungan saat musim kemarau tiba.
” Salah satu cara agar bisa mengurai air yaitu buat sumur resapan seperti di depan PGS itu. Pada sisi kiri dan kanan, dibuat sumur resapan, parit digali sedalam 15 meter. Jadi kalau naik air, langsung mengalir ke sungai,” jelasnya.
Dirinya menjelaskan, sebelum air tersebut masuk ke Bontang, ditampung dulu kemudian pelan-pelan akan dialirkan sembari menata ulang kawasan yang akan digunakan untuk membuat sumur resapan.
“Kan selama dua puluh tahun terakhir ini tidak pernah banjir karena banyak titik resapan. Kalau sekarangkan sudah banyak bangunan jadi titik resapannya berkurang,” tambahnya
Adapun sungai Guntung yang sudah dibangun oleh pemerintah pada tahun 2019 dengan harapan dapat menangani permasalahan banjir yang ada. Namun, pada faktanya rumah warga Guntung, masih terendam banjir saat air sungai meluap dan hujan deras melanda.
“Sungai Guntung sudah diperbaiki, tapi kan masih banjir juga, memang sumbernya harus dikendalikan,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan, anggaran 10 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup untuk penanganan banjir. Karena ini menyangkut 3 wilayah, sehingga yang punya kewenangan adalah Pemprov yakni, Kutai Timur, Bontang, dan Juga Kutai Kartanegara.
“Pemkot Bontang sudah mengajukan rekomendasi rancangan terkait pengendali banjir. Namun, Pemprov Kaltim belum menggubris persoalan itu. Sekarang tinggal keseriusan dan niat pemerintah lagi,” tutupnya
