SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (23/4/2026), dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.
Pembukaan Rakorda ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan. Sebelumnya, agenda diawali dengan penyambutan peserta melalui jamuan makan malam yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda sebagai tuan rumah.
Rakorda diikuti oleh kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, perwakilan Badan Pusat Statistik daerah, serta sejumlah peserta lainnya. Kegiatan ini juga menghadirkan praktisi teknologi sebagai narasumber untuk memperkaya perspektif dalam pengembangan layanan digital pemerintahan.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menegaskan bahwa integrasi sistem digital menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan terdapat lima fokus utama yang menjadi perhatian dalam Rakorda, yaitu penguatan integrasi data dan sistem informasi, peningkatan layanan publik berbasis digital, penguatan keamanan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kolaborasi antar daerah.
“Kita tidak bisa lagi bekerja secara parsial dan sektoral. Diperlukan komitmen bersama untuk membangun ekosistem digital pemerintahan yang terintegrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa Rakorda menjadi forum strategis untuk menampung aspirasi daerah sekaligus menyelaraskan rencana kerja dan kebijakan pembangunan.
“Rakorda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2026,” katanya.
Melalui Rakorda ini, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan dan peningkatan koordinasi antar daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv)
