Samarinda, linimasa.co – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena sudah melaksanakan vaksinisasi Covid-19 di Kaltim.
Hal tersebut ia sampaikan disela-sela berlangsungnya rapat paripurna ke VII Tahun 2021 di Lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Senin (29/3/2021) siang.
“Beberapa waktu lalu di dewan juga sudah melaksanakan vaksinisasi yang pertama dan kedua, baik anggota dewan maupun pejabat struktural di ruang lingkup Sekretariat DPRD Kaltim,” ungkapnya.
Kemudian, hal yang ingin ia sampaikan pada Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yakni berhubungan dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat dan media terkait keterbukaan dana Covid-19.
“Saya ingin menanyakan dana Covid-19 yang sudah dianggarkan tahun lalu. Jadi mungkin sekiranya bisa disampaikan melalui pers rills atau apapun itu terkait penyerapan anggaran Covid-19,” jelasnya.
Selain itu, politikus Golkar ini juga ingin mengetahui besaran presentase serapan anggaran tersebut. Ia tegas menanyakan sudah berapa persen anggaran tersebut terserap hingga saat ini.
“Sudah sampai berapa persen. Dan juga perlu saya sampaikan, ada beberap hal menjadi catatan yang perlu diperhatikan untuk tenaga kesehatan kita yang hari ini berjuang membantu pasien Covid-19. Saya minta supaya gaji, tunjangan dan lain sebagainya tidak tertunda,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut. Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan bahwa persoalan vaksinisasi Covid-19 itu sudah terserap sekitar 49 persen.
“Masalah dana vaksin Covid-19 itu sudah terserap sekitar 49 persen, kuota tidak besar tapi digunakan sebaik mungkin,” ujar Hadi.
Lalu, Hadi juga menyikapi tanggapan Tiyo terkait gaji serta tunjangan tenaga kesehatan di Kaltim. Menurutnya, kalau tenaga kesehatan dari provinsi itu semuanya tersalurkan yakni seperti dana insentif dan lain sebagainya.
“Yang tidak tersalurkan itu di pusat, mulai Agustus sampai sekarang. Sudah saya sampaikan pada DPRRI, 7 bulan tidak dibayarkan,”
Pewarta : Iqbal
