Oleh: Afri Adit Geofani
Ketua Umum PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (kader HMI dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)
Samarinda, dalam beberapa hari terakhir kasus Covid-19 di Kalimantan Timur beberapa kali terus bertambah, bahkan berdasarkan data Dinkes Kalimantan Timur, data nasional pertanggal 2 Maret 2020 s.d 26 Januari 2021 telah tercatat 28.468 jiwa jumlah kematian dari yang terdata sebagai kasus terkonfirmasi positive Covid-19 dan Kalimantan Timur telah masuk 10 besar penyumbang terbanyak Covid-19.
Dan adanya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang hanya Sabtu sampai Minggu pun saya rasa tidak efektif untuk menekan kasus covid-19, dikarenakan masih manimbulkan kerumunan dan perkumpulan.
Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan pemerintah harus belajar dari kesalahan pengendalian pandemi Covid-19 sepanjang 2020. selama ini pengendalian covid-19 ini masih belum fokus dan konsisten.
“Buktinya banyak sekali contoh antara imbauan dan realisasi dalam kebijakan tidak bersinergi. Misalnya jangan bepergian tetapi masih ada yang melakukan perjalanan keluar daerah ini adalah bukti yang sudah berkali terlihat, kita tidak ingin klaster tapi ada pilkada dan, dalam situasi saat ini yang harus dilakukan adalah pembatasan secara ketat karena kondisinya sudah kritis.
Belum lagi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau 3M yang masih belum maksimal. Dan pada pada Jumat 5 februari 2021, kasus Covid-19 masih bertambah dan total sudah 798 kasus, dan saya pun yakin setiap hari nya akan terus bertambah jika pemerintah kaltim tidak serius dalam menangani hal ini, dan saya rasa solusi yang tepat dan bijak saat ini adalah dalam pelaksanaan PPKM harus selama dua pekan mendatang, masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitasnya, namun dengan pembatasan dan pengawasan ketat, Pemerintah
Dan pemerintah harus lebih ekstra ketat lagi dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dan meningkatkan operasi yustisi agar mampu menekan angka yang kian terus bertambah dan Polres dan TNI juga harus dilibatkan untuk mengawasi pembatasan jumlah orang bekerja di kantor maksimal 25 persen dari total karyawan, seperti yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI.
Akhir kata, setinggi-tingginya ilmu semurni-murninya tauhid sepintar-pintar siasah.
