SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia di Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN RI, Jalan HM Ardans, Samarinda, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 66 peserta dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Andi Harun membawakan materi bertajuk Leading Innovation, Seizing Opportunity, Driving Impact yang menyoroti pentingnya kepemimpinan inovatif dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.
Di hadapan para peserta, Wali Kota Samarinda membagikan pengalaman perjalanan kariernya, mulai dari profesi sebagai pengacara, akademisi, hingga pengusaha sebelum menjabat kepala daerah. Ia juga menceritakan tantangan yang dihadapi saat pertama kali memimpin Samarinda di tengah pandemi Covid-19.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi momentum penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah berbagai pembatasan aktivitas.
Andi Harun menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia menilai integritas, kepercayaan publik, serta pola kepemimpinan strategis menjadi faktor penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Selain membahas tata kelola pemerintahan, ia juga menyoroti pentingnya literasi investasi sebagai bagian dari penguatan kapasitas ekonomi masyarakat maupun aparatur. Menurutnya, pola pikir jangka panjang sangat diperlukan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada penghasilan rutin, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi melalui investasi.
Dalam pemaparannya, Andi Harun turut membagikan pengalaman pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk langkah penataan manajemen dan tata kelola di PDAM Tirta Kencana saat awal masa kepemimpinannya.
Ia menilai penguatan sumber daya manusia birokrasi menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan berdampak. Karena itu, pendidikan kepemimpinan seperti PKN dinilai penting untuk membentuk pejabat yang tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini menuntut aparatur untuk mampu bekerja lebih cepat, adaptif, dan inovatif seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Melalui forum tersebut, Andi Harun berharap para peserta dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan, membangun budaya kerja yang progresif, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (adv)
