Jakarta, 18 November 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025). Agenda utama Raker tersebut adalah pembahasan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 Kementerian PU per November 2025, serta Rencana Program dan Kegiatan pada TA 2026.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, yang hadir memimpin jajaran Kementerian PU, memaparkan progres capaian anggaran TA 2025. Menteri Dody menjelaskan adanya peningkatan pagu efektif yang signifikan sejak pembahasan pada bulan Juli hingga November 2025.
“Pagu efektif DIPA Kementerian PU yang telah kami laporkan pada Raker dengan Komisi V DPR RI tanggal 3 September 2025 sebesar Rp86,6 T. Pagu tersebut kemudian mengalami penambahan pagu efektif sampai dengan saat ini sebesar Rp23,21 T, sehingga total menjadi Rp109,81 T,” jelas Menteri Dody.
Menteri Dody merinci bahwa penambahan tersebut berasal dari pembukaan blokir efisiensi anggaran dan pengesahan belanja modal Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
Selain evaluasi tahun berjalan, Raker bersama Komisi V DPR RI juga membahas arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kementerian PU untuk tahun 2026.
“Untuk TA 2026, Kementerian PU memperoleh pagu anggaran sebesar Rp118,5 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” tegas Menteri Dody.
Pagu anggaran TA 2026 tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prioritas tersebut mencakup pembangunan jaringan irigasi, peningkatan konektivitas jalan nasional dan jalan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi, pembangunan bangunan gedung pendidikan dan pelayanan masyarakat, serta percepatan infrastruktur berbasis masyarakat.
Secara rinci, alokasi anggaran itu sebagai berikut:
1. Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air: berupa pembangunan jaringan irigasi baru seluas 15.851 ha, rehabilitasi 197.430 ha jaringan eksisting, serta lanjutan pembangunan 15 bendungan.
2. Ditjen Bina Marga: berupa pembangunan jalan baru sepanjang 191 km, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.392 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 1.734 meter, serta pelaksanaan Inpres Jalan Daerah sepanjang 36,65 km jalan dan 295,68 m jembatan.
3. Ditjen Cipta Karya: berupa pembangunan dan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 918 liter per detik, perluasan layanan SPAM berupa 49.640 sambungan rumah, pembangunan sistem pengelolaan air limbah untuk 115.750 kepala keluarga, dan penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan berkapasitas 498 ton per hari.
4. Ditjen Prasarana Strategis: berupa pembangunan 104 Unit Sekolah Rakyat, 1.000 Unit Madrasah, 7 Unit Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Keagamaan.
Selain itu, Kementerian PU juga berkomitmen melanjutkan program prioritas sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres), baik di bidang Penanganan Irigasi Daerah, Penanganan Jalan Daerah, Rehabilitasi Madrasah, dan Pembangunan Sekolah Rakyat. Pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) seperti P3TGAI, PAMSIMAS, PISEW, dan TPS3R juga akan dilanjutkan.
Dalam Raker tersebut, Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V, Lasarus, memberikan sejumlah catatan dan arahan. Komisi V menyetujui usulan pergeseran anggaran antarprogram dan antarsatuan kerja eselon I, percepatan pelaksanaan pinjaman luar negeri maupun dalam negeri, serta pembukaan blokir anggaran Kementerian PU TA 2025.
Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian PU untuk mempercepat realisasi capaian serapan APBN 2025, yang per saat ini tercatat 59,06% untuk realisasi keuangan dan 61,54% untuk realisasi fisik.
Arahan tambahan dari Komisi V meliputi percepatan proses lelang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk kegiatan TA 2026, peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek bersumber APBN, percepatan penyelesaian jaringan irigasi dari bendungan yang sudah terbangun, optimalisasi koordinasi dengan Kementerian Keuangan, serta perhatian khusus terhadap pemerataan alokasi anggaran antarwilayah.
“Terima kasih untuk jajaran Kementerian PU, mohon untuk mengakomodir masukan dan saran dari anggota Komisi V DPR RI. Namun tetap memperhatikan readiness criteria dan kemampuan fiskal. Di era kepemimpinan Menteri Dody, mohon pemerataan antarwilayah menjadi isu utama untuk mengatasi kesenjangan. Infrastruktur yang perlu kita kejar terutama di luar pulau Jawa sebagai pusat sumber daya alam, namun di pulau Jawa juga tidak kalah penting karena pergerakan ekonomi juga masif,” pesan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.
Menanggapi masukan tersebut, Menteri Dody menekankan pentingnya percepatan di berbagai proses teknis untuk menjaga ritme pelaksanaan anggaran. “Kami tengah melakukan percepatan penyediaan barang dan jasa serta upaya percepatan lainnya. Kami sangat mengharapkan dukungan pimpinan dan anggota Komisi V, termasuk terkait pembahasan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Irigasi. Kami mencatat pada hari ini ada 28 masukan dari Anggota Dewan. Tentu akan kami tindaklanjuti secara tertulis dalam waktu singkat agar bisa memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh,” ujar Menteri Dody.
Menutup rapat, Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas evaluasi dan masukan dari legislatif. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan segenap Anggota Komisi V DPR RI atas masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program 2026. Kami memahami dinamika yang mempengaruhi kinerja anggaran, namun kami tetap berkomitmen menjalankan seluruh program secara efektif. Seluruh saran konstruktif akan kami tindak lanjuti demi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan,” ungkap Menteri Dody.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
