PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, mengungkapkan berbagai tantangan yang muncul seiring dengan dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap wilayah Penajam. Dalam pernyataannya, ia menyoroti perlunya persiapan matang dari berbagai pihak agar dampak pembangunan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi.
Salah satu isu yang ia sampaikan adalah terkait dengan kehadiran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang mulai mengkaji dampak jika jalan tol Balikpapan-PPU resmi beroperasi. Makmur mengungkapkan bahwa kehadiran jalan tol tersebut akan mempengaruhi operasional layanan feri, yang selama ini menjadi penghubung utama antara Balikpapan dan PPU.
“Kemarin saya berdiskusi dengan pihak ASDP. Mereka bertanya, ‘Kalau tol jadi, kami harus kemana?’. Saya katakan, itu harus beralih, artinya mereka harus mempersiapkan diri untuk perubahan ini,” ungkap Makmur pada Selasa (17/9/2024).
Lebih lanjut, ia juga menyoroti dampak sosial yang perlu dikaji terkait pembangunan tol tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perbandingan dengan jembatan tol Suramadu di Jawa Timur, di mana perubahan infrastruktur berdampak signifikan pada para pelaku transportasi lokal, seperti perahu klotok yang sebelumnya menjadi alat transportasi andalan.
“Kami perlu mengkaji aspek sosialnya, seperti yang terjadi di Suramadu. Bagaimana nasib perahu klotok ketika jembatan tol hadir? Ini harus menjadi bahan pertimbangan yang matang,” jelasnya.
Selain dampak infrastruktur, Makmur juga menyinggung pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan yang mulai direncanakan di PPU. Ia mengaku terus mempertimbangkan dampak ketenagakerjaan yang akan timbul, terutama terhadap pelaku usaha kecil.
“Saya galau, banyak pikiran terkait pembangunan hotel dan mal di sini. Di satu sisi, ini membuka banyak lapangan kerja, tapi di sisi lain, jika saya memaksakan pembangunan hotel bintang tiga, apa yang akan terjadi dengan pekerja di hotel kecil? Saya tidak ingin hal ini menciptakan kesenjangan,” tegas Makmur.
Ia menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang adil dan inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan pembangunan IKN tanpa meninggalkan kelompok tertentu.(adv)
