SAMARINDA – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga pasca Lebaran. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah daerah dalam memantau harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
“Pastikan pasokan aman dan harga terus dipantau secara real-time,” tegas Tito Karnavian.
Selain isu inflasi, pembahasan juga mencakup evaluasi kinerja Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan, khususnya pada pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan evaluasi, Kota Samarinda masih menghadapi tantangan dalam realisasi program tersebut, terutama pada aspek pengawasan apotek dan toko obat.
Menanggapi hal itu, Wawali menekankan pentingnya pembenahan internal serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.
“Ini harus jadi evaluasi bersama. Kita perbaiki koordinasi, percepat respons, dan benahi sistem kerja,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan di lapangan yang berpotensi memicu inflasi, seperti antrean LPG 3 kilogram, maraknya keberadaan Pertamini, serta mulai terbatasnya pasokan ayam broiler beku akibat kendala distribusi.
Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah antisipatif bersama instansi terkait, termasuk memastikan distribusi energi dan bahan pangan berjalan lancar agar tidak menimbulkan gejolak harga.
“Koordinasi itu kunci. Kalau solid, semua persoalan bisa diselesaikan lebih cepat,” tambahnya.
Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan yang lebih optimal, Pemerintah Kota Samarinda berharap stabilitas harga dapat terjaga, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik dan tidak terdampak tekanan inflasi. (adv)
