Samarinda, linimasa.co – Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot) tidak bekerja sendiri dalam menangani banjir di Kota Samarinda. Namun, Pemkot Samarinda bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV (BWS). Demi sinergitas, 3 pihak tersebut melakukan rapat koordinasi pada Rabu (25/08/2021) di Balaikota Samarinda.
Rapat dipimpin oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun dan dihadiri Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim AM Fitra Firnanda, serta Kepala BWS Harya Muldianto.Ditemui awak media, wali kota menyatakan rapat tersebut terkait review desain masterplan penanganan banjir di Kota Samarinda.
“Pertama kita akan mereview desain masterplan yang dilakukan oleh BWS. Untuk konsisten, kita jadikan sebagai pedoman penanganan banjir di Kota Samarinda. Untuk kegiatan program kegiatan pembangunannya baik yang dilakukan BWS tanggung jawabnya, tanggung jawab untuk provinsi, dan tanggung jawab pemkot,”kata Andi.
Kerjasama ini memberikan tanggung jawab kepada 3 pihak ini. Pihak BWS akan berfokus kepada penanganan di Sungai Karang Mumus (SKM), pihak Pemprov Kaltim akan menangani sektor di luar SKM, dan pihak Pemkot Samarinda sendiri masuk dalam hal pengendalian dan penanggulangan masalah sosial.
Andi menyatakan, manfaat dari rakor tersebut ialah tiap pihak tidak saling menyalahkan terkait tupoksi penanganan banjir.”Nanti manfaat dari rakor ini, kita tidak saling menunggu kita tidak saling menyalahkan. Paling penting adalah pelaksanaan konsisten masing – masing tanggung jawab kita,” ucapnya.
Ditambahkan oleh Kepala BWS Harya Muldianto, seluruh pihak menelaah masterplan tersebut untuk mencari kesepahaman terkait dengan MoU. Siapa berbuat apa dan kapan.
“Ini intinya bahwa kita mencari kesepahaman terkait dengan MoU, siapa berbuat apa dan kapan. Ini pertemuan awal, kita akan tindak lanjuti secara detail utk menyangkut teknis. Kita mencari sinergitas antara BWS, Pemprov, dan pemkot untuk sama sama mencari solusi banjir di Kota Samarinda,” jelas Harya.
Harya mengakui, pihaknya tiap tahun selalu mengecek masterplan banjir di Kota Samarinda. Hal ini diakrenakan ada kekhawatiran perubahan tata guna lahan ataupun perubahan kawasan. Perubahan ini menyebabkan pihaknya masih proses untuk melihat dan menyesuaikan terus terhadap konsep masterplan yang sudah ada. Telaah masterplan ini juga melihat kembali masukan dari NGO, seperti forum peduli sungai sehingga bisa memantapkan masterplan.
Disinggung mengenai pembuatan pintu air sekitar Jembatan 1 Jalan Gurami, Harya menjelaskan pembuatan pintu air bisa terealisasi apabila kriteria kesiapan telah siap.Kriteria kesiapan yang dimaksud ialah desain dan kesiapan lahan. Pada prinsipnya, secara teknis tidak ada masalah dalam pembuatan pintu air.
“Karena memang pintu air itu kita manfaatkan untuk mengakomodir kondisi banjir pasang surut. Tapi itu salah satu solusi yang terakhir, sebetulnya di dalam konsep masterplan. Kalau kita menata di hulu, hilir endingnya di pintu air,” pungkasnya
Pewarta : Idil | Editor : Iqbal
