KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong optimalisasi kontribusi dunia usaha melalui penguatan sinergi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Upaya tersebut diwujudkan dalam pertemuan strategis antara Tim TJSL Kutim dan jajaran Tenaga Ahli Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, ini difokuskan pada penyelarasan program bantuan sosial perusahaan dengan agenda perlindungan sosial nasional agar pelaksanaannya lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Rombongan Pemkab Kutim juga diterima langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, bersama sejumlah pejabat Kemensos.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito, Kepala Bappeda Kutim Januar Bayu Irawan, serta jajaran pengurus inti Tim TJSL Kutim, yakni Ketua Ali Mahmudi, Sekretaris Nasruddin Arsad, dan Ketua Bidang Humas Zulfatun Mahmudah. Sementara dari Kemensos RI, pertemuan diikuti oleh tim tenaga ahli yang dipimpin Andy Kurniawan.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemerintah pusat menjadi faktor krusial agar dana TJSL dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Ia menilai Kutai Timur memiliki potensi besar dari sisi dunia usaha, namun memerlukan koordinasi yang kuat agar program sosial tidak berjalan parsial.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program sosial perusahaan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam menyasar kelompok masyarakat rentan. Dengan demikian, dampaknya benar-benar terasa dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Mahyunadi.
Sejalan dengan itu, Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, menekankan pentingnya kesesuaian program TJSL dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, sinkronisasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan tetap berkelanjutan.
Dari aspek teknis, Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menilai kolaborasi dengan Kemensos RI membuka peluang besar dalam penguatan basis data sosial. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memastikan program TJSL menyasar penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang valid dan terverifikasi.
Sementara itu, tim tenaga ahli Kemensos RI memberikan sejumlah masukan terkait tata kelola kolaborasi yang transparan dan akuntabel. Pembahasan mencakup pemetaan kebutuhan masyarakat secara akurat, pengawasan pelaksanaan di lapangan, serta sistem pelaporan yang dapat dievaluasi secara berkala.
“Dengan mekanisme tersebut, efektivitas penggunaan dana TJSL dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara jelas,” kata Andy Kurniawan mewakili Tim Ahli Kemensos RI.
Ketua TJSL Kutim, Ali Mahmudi, menyatakan pihaknya siap berperan sebagai penghubung strategis antara perusahaan dan pemerintah daerah. Ia menegaskan komitmen timnya untuk membangun ekosistem TJSL yang terstruktur, terbuka, dan berorientasi pada hasil.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur. Melalui sinergi yang solid, kontribusi sosial dunia usaha diharapkan mampu mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur. (adv)
