Kukar – Pemerintah pusat menekankan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban di tingkat desa dan kelurahan melalui pengaktifan kembali program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Salah satu langkah yang ditekankan adalah pendataan pos ronda di seluruh wilayah Indonesia.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) langsung mengambil langkah cepat.
“Ada jadwal ronda yang dikelola dengan baik di seluruh Indonesia. Kabupaten/kota diminta untuk melaksanakan itu,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto, pada Rabu (10/9/2025).
Arianto menegaskan bahwa program ini merupakan upaya preventif untuk mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini. Pelaksanaannya akan difokuskan di level paling bawah, yakni desa dan kelurahan.
Untuk mendukung implementasi di lapangan, DPMD Kukar akan mengusulkan penerbitan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah sebagai landasan hukum pengaktifan kembali ronda dan pos kamling.
“Nah, ini akan kami tindaklanjuti. InsyaAllah nanti akan minta dibuatkan SE Kepala Daerah untuk mengaktifkan siskamling,” jelasnya.
Saat ini, DPMD Kukar tengah melakukan inventarisasi data pos kamling yang ada di seluruh wilayah. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar kegiatan ronda malam kembali digiatkan secara optimal.
Menariknya, beberapa wilayah di Kukar ternyata telah menjalankan kegiatan serupa melalui program bantuan keuangan sebesar Rp50 juta per RT. Program ini dianggap sangat mendukung kebijakan pusat dalam memperkuat keamanan berbasis komunitas.
“Tinggal nanti melaporkan ke Pemerintah Pusat lewat Gubernur, bahwa di Kukar sudah ada kegiatan siskamling melalui program Rp50 juta per RT,” tambah Arianto.
Sebagai informasi, DPMD Kukar sebelumnya mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring pada Minggu (7/9/2025). Dalam rapat tersebut, pengaktifan kembali siskamling menjadi salah satu fokus utama.(adv)
